Pengamat: Parpol yang Usung Cawapres Tak Penuhi Syarat Ciptakan Spekulasi, Seolah Tahu Ending di MK

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Politik yang menominasikan seseorang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai capres-cawapres dinilai menunjukkan budaya politik dan hukum sangat buruk. 

Demikian Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV yang mengangkat tema “Batasan Umur Capres-Cawapres Isu Konstitusional?”, Kamis (12/10/2023).

“Sikap dan beberapa deklarasi dan juga pernyataan terbuka partai politik yang menominasikan orang yang secara hukum itu tidak memenuhi syarat, itu sebenarnya menunjukkan budaya politik dan budaya hukum yang sangat buruk,” ucap Titi.

Bukan hanya itu, Titi juga menilai sikap parpol yang melakukan deklarasi mendukung calon yang tidak memenuhi syarat telah menciptakan spekulasi. Seolah-olah, kata Titi, tahu ending yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan soal batas usia minimum capres dan cawapres hingga syarat alternatif.

Baca Juga: Bivitri: MK Mungkin Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Polanya Sudah Tak Sesuai Teori

“Dan itu menciptakan spekulasi bahwa seolah-olah mereka sudah tahu ending di MK akan seperti apa. Jadi itu sebenarnya membawa stigma yang mencederai kredibilitas MK. Kan kita ini, kok bisa-bisanya deklarasi di tengah pasal 169 huruf q yang masih eksis yang bahkan Mahkamah Konstitusi itu baru akan memutus di hari Senin, 16 Oktober,” kata Titi.

“Tetapi deklarasi, permintaan, pernyataan sudah diminta, ini kan tidak salah akhirnya kalau spekulasinya muncul wah ini Mahkamah Konstitusi sudah dikondisikan, Mahkamah Konstitusinya sudah beres nih, karena buktinya kita sudah bisa deklarasi. Orang yang belum memenuhi syarat pun sudah dimintai kesediaan untuk menjadi cawapres.”

Menurut Titi, gambaran ini seharusnya menjadi koreksi berat bagi partai politik dalam mendukung calonnya di Pilpres. Sehingga, budaya politik yang terbangun tidak melemahkan demokrasi.

Baca Juga: Pengamat: Kredibilitas MK di Tengah Pusaran Politisasi Yudisial

“Ini artinya jadi koreksi berat bagi para elit kita soal political culture dan budaya politik Karena itulah yang paling melemahkan praktik demokrasi kita. Mestinya semua orang sabar mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi,” ujar Titi.