Yenny Wahid Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Gaza dan Manfaatkan Posisi Anggota Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, mendesak pemerintah untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Gaza serta memberikan bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia harus segera evakuasi WNI di Gaza dengan segala cara. Harus utamakan keselamatan WNI di sana, karena diprediksi perang kali ini akan berlangsung lama," kata Yenny, Rabu (11/10/2023).

Anak sulung dari Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu juga mendorong pemerintah untuk turut serta mengadakan jalur aman untuk evakuasi tak hanya WNI, namun juga warga Palestina dan warga lainnya yang masih terjebak di Gaza.

"Dua juta penduduk Gaza saat ini terancam kelaparan dan penyakit, karena semua jalur masuk dan keluar diblokade oleh Israel," ungkapnya, melalui keterangan tertulis.

Ia pun berharap pemerintah dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa logistik makanan, minuman dan obatan-obatan kepada warga sipil yang telah menjadi korban di Palestina.

Baca Juga: Diminta Bergabung Menangkan Ganjar Pranowo, Yenny Wahid Konsultasi ke Kiai

Yenny juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian antara Palestina dengan Israel melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Konflik dan perang antara Palestina dan Israel harus segera diakhiri. Pemerintah Indonesia harus segera mendorong perdamaian antar kedua negara di Dewan Keamanan PBB," tegasnya.

Menurut Yenny, ini saatnya Indonesia memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

"Pemerintah harus memanfaatkan posisinya saat ini, di mana Indonesia baru saja kembali terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, untuk melakukan lobi soal ini," urainya dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana kontigensi pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan data Kemlu, terdapat 45 WNI di Palestina dan 230 WNI di Israel.

Iqbal menyebut, rencana kontingensi pemulangan WNI di Palestina dan Israel tersebut disusun melalui koordinasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut Republik Lebanon, KBRI Amman Kerajaan Hasyimiyah Yordania, dan KBRI Kairo Mesir.

"Kami telah meyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan KBRI Beirut, KBRI Amman, dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontigensi tersebut," jelas Iqbal, Selasa (10/10/2023).

"Fokus kami adalah ke upaya untuk mengevakuasi WNI yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di Jalur Gaza," imbuhnya.

Baca Juga: Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Salah Satu RS Terbesar di Palestina yang Merawat Ratusan Korban

Di sisi lain, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla juga bertemu dengan Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah di Jakarta untuk membahas soal upaya pemberian bantuan dan pemulangan WNI di Palestina dan Israel.

"Lagi dicari solusinya bagaimana bisa membantu lewat Palang Merah," kata Jusuf Kalla, Selasa (10/10/2023).