JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak melihat tanda-tanda perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Perasaan saya dan keterlibatan saya di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini. Saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle," kata Mahfud, Selasa (3/10/2023), seperti dilaporkan reporter KOMPAS TV, Renata Panggalo.
Mahfud menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan jika melakukan perombakan kabinet sehingga dia meminta publik untuk menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil.
Baca Juga: Kata Puan Maharani soal Isu 'Reshuffle' Kementerian: Ada yang Punya Masalah Hukum
"Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden. Tapi presiden punya pertimbangan lain. Tunggu presiden saja, itu hak prerogatif presiden," tutur Mahfud.
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat di ruang publik pasca-penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantor Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Isu reshuffle juga berembus setelah nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo disebut dalam sidang kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G BAKTI Kominfo.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani sempat mengatakan cepat atau lambat Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang menghadapi masalah hukum.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan SBY Dikabarkan Bahas Reshuffle Kabinet, Ketua DPP PDIP: Saya Tidak Tahu
Pernyataan itu disampaikan Puan di sela-sela acara pemberian gelar doktor honoris causa di bidang ilmu sosial kepada Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri oleh Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).
“Kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, ada kementerian yang mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri di kementerian tersebut,” ucap Puan di Selangor.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.