Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas: Kebijakan WFH Tak Berdampak Positif Pada Polusi Udara Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi aparatur sipil negara belum memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Data terbaru menunjukkan kenaikan tingkat polutan PM 2,5 dan NO2 meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan.

Menurut laporan Tim Jurnalisme Data Kompas, Selasa (26/9/2023) sebelum kebijakan WFH diterapkan, dari tanggal 1 Agustus hingga 20 Agustus, konsentrasi rata-rata PM 2,5 di Jakarta adalah 45,85 µg/m3.

Namun, pada periode tiga pekan setelah penerapan WFH, yakni 21 Agustus hingga 10 September, angka tersebut justru meningkat menjadi 49,63 µg/m3.

Lebih jauh, data dari satelit Copernicus Sentinel-5P juga menunjukkan peningkatan polusi. Dua pekan sebelum WFH, konsentrasi NO2 di wilayah Jabodetabek rata-rata mencapai 81,1 mikro mol/m2.

Baca Juga: Dinilai Efektif Kurangi Polusi, Seluruh Armada TransJakarta akan Ganti Jadi Bus Listrik di 2030

Setelah kebijakan WFH diberlakukan, angka ini naik 8,5 persen menjadi 88,1 mikro mol/m2. Bahkan, di wilayah Bodetabek, peningkatan ini lebih signifikan, dari rata-rata 72,9 mikro mol/m2 menjadi 82,5 mikro mol/m2, atau naik sebesar 13,3 persen.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa kebijakan tersebut kurang komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan semacam ini seharusnya diterapkan tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di wilayah penyangga, Bodetabek (Bogor Depok Tangerang Bekasi), agar hasil yang diinginkan bisa optimal.

Baca Juga: Polusi Udara Kurangi Angka Harapan Hidup Orang Indonesia

"Kebijakan-kebijakan ini seperti uji emisi ini seharusnya diikuti wilayah tetangga, harus seragam," kata Trubus dikutip dari Harian Kompas, Selasa (26/9/2023).

Sementara Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak UI, dr. Darmawan Setyanto Sp A(K) pun mengungkapkan keprihatinannya.

Menurutnya, walaupun WFH dianggap sebagai kebijakan "luar biasa", tetapi dalam kenyataannya, polusi udara saat ini masih relatif sama seperti sebelumnya.

Baca Juga: Kurangi Polusi Udara, Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Gencarkan Uji Emisi Kendaraan

”Ini adalah alarm bahwa kita harus perbaiki semuanya, bukan shortcut dengan WFH,” kata Darmawan.

Darmawan bahkan menyarankan pembenahan pada transportasi publik sebagai solusi utama untuk menangani masalah polusi udara.

 

"Ini belum tercipta transportasi yang nyaman," kata Darmawan.

Baca Juga: Singgung Soal Polusi Jakarta, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon yang Banyak