Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, uang belasan miliar itu diterima Rafael Alun dan istrinya melalui empat perusahaan, antara lain PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pajak, Rafael disebut bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak.
Keduanya lantas mendirikan PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME) pada 2022 dengan menempatkan Ernie Meike sebagai Komisaris Utama.
Baca Juga: Ganjar Dicecar Mahasiswa UI, NU Tak Akan Jauh dari Jokowi, Eksepsi Rafael Ditolak [TOP 3 NEWS]
Perusahaan ini menjalankan usaha di bidang jasa, kecuali hukum dan pajak. Namun, dalam praktiknya, PT ARME jutsru memberikan layanan berupa konsultasi pajak.
Karena itu, Rafael kemudian merekrut seorang konsultan pajak, Ujeng Arsatoko. Konsultan pajak itu direkrut untuk mewakili klien PT ARME dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian, Rafael juga mendirikan PT Cubes Consulting pada 2008 dengan menempatkan adik dari istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan komisaris.
Rafael juga mendirikan PT Bukit Hijau pada 2012 dengan menempatkan istrinya sebagai komisaris, yang mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha di bidang pembangunan dan konstruksi.
Lebih lanjut, Rafael Alun juga menerima gratifikasi senilai Rp11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa 2.098.365 dollar Singapura dan 937.900 dollar Amerika Serikat serta Rp14.557.334.857.
Dari hasil penerimaan gratifikasi itu, Rafael disebut melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil pendapatan yang tidak sah itu.
Baca Juga: Rafael Alun Trisambodo Minta Dilepaskan dari Tahanan dan Asetnya yang Disita Dikembalikan
Atas perbuatannya, Rafael Alun dijerat dengan Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Rafael diduga telah melanggar Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.