LPSK soal Konflik Rempang: Tak Boleh Ada Penahanan yang Sengaja Batasi Akses dengan Dunia Luar

LPSK pun mempersilakan saksi maupun korban atau pihak terkait lainnya yang membutuhkan perlindungan LPSK untuk mengajukan permohonan.

Ia menekankan, LPSK akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, ketegangan antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan TNI dan Polri terjadi beberapa kali karena rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka juga menolak relokasi 16 titik kampung tua yang dianggap telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis saat berkomunikasi dengan penduduk Pulau Rempang yang terdampak relokasi proyek Rempang Eco-City.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Singgung Konflik Rempang di Kuliah UI, Jelaskan soal Konflik Agraria Tanah Adat

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," kata Bahlil, Minggu (17/9/2023) usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal konflik Rempang ini.

Menurut Presiden, ketegangan antara warga dengan petugas kepolisian dan TNI di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Ia mengeklaim, warga di lokasi tersebut akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.

"Itu komunikasi yang kurang baik, lah. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45," kata Presiden Jokowi, Selasa (12/9/2023), sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV Suherdi di Cilegon, Banten.

"Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah," imbuhnya, menegaskan.