Komnas HAM Duga Ada Pengerahan Aparat yang Berlebihan untuk Tangani Konflik di Pulau Rempang

JAKARTA, KOMPAS.TV –   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga terjadi pengerahan aparat yang berlebihan dalam menangani konflik yang terjadi di Pulau Rempang.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P Siagian, Jumat (15/9/2023).

“Terkait apa yang sudah kita miliki terkait Rempang, kita sudah lihat statement dari teman-teman komisioner yang lain, kemarin Prabianto sudah menyampaikan bahwa jangan menggusur, kita sama dengan beliau.”

Saurlin menyebut saat ini tim Komnas HAM masih ada di lapangan untuk melihat langsung yang terjadi.

Baca Juga: Konflik Pulau Rempang, Menteri Investasi Bahlil: Tak Semua Negara Senang Proyek Ini Jalan

“Tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu jelas.”

“Hari ini juga diberangkatkan lagi dari polda, saya lihat kalau nggak salah dua ratus, empat ratus, dan saya kira itu kita bisa tebak arahnya, sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan,” tegasnya.

Saurlin menambahkan, saat ini sejumlah rekannya masih ada di lapangan, dan diperkirakan kembali dalam tiga atau empat hari mendatang.

“Tapi tentu akan kita buktikan nanti, teman-teman juga sedang ada di lapangan, Bapak. Ibu.”

“Saya kira dalam tiga-empat hari ini mereka akan pulang untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang akan kami analisis bersama-sama nantinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpendapat kerusuhan antara warga dengan petugas di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Ia mengeklaim, warga di lokasi tersebut akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.

Baca Juga: [FULL] Pernyataan Komnas HAM soal Konflik Proyek Pulau Rempang

"Itu komunikasi yang kurang baik, lah. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45," kata Presiden Jokowi, Selasa (12/9), sebagaimana dilaporkan jurnalis KompasTV Suherdi di Cilegon, Banten.

"Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah," imbuhnya.

Sebelumnya terjadi bentrokan antara warga dengan aparat gabungan di Jembatan Batam-Rempang-Galang pada Kamis (7/9).

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Relokasi ini dilakukan akibat adanya proyek strategis nasional Rempang Eco City.