Respons PDIP soal Deklarasi Golkar-PAN ke Prabowo Diduga karena Arahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah merespons ihwal deklarasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024,

diduga karena mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut dia, Presiden Jokowi tak akan melakukan hal seperti itu, karena dalam konstitusi di Indonesia, Kepala Negara tak boleh mengatur koalisi partai dalam menyongsong pesta demokrasi. 

"Kalau (dugaan) itu tanya sama Pak Jokowi, tanya sama ketua umum PAN, ketua umum Partai Golkar. Kalau bagi kami PDIP, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) sangat memegang teguh kedaulatan parpol yang dipimpinnya, karena memang Bu Mega sangat konstitusional sekali orangnya," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, PDIP: Kami Terbiasa Dikeroyok secara Politik 

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, Megawati tak pernah mengistruksikan kepada Presiden Jokowi untuk mengatur atau merancang koalisi di Pilpres 2024. 

"Beliau (Megawati) sangat konstitusional di dalam memimpin parpol dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Karena bagi  Mega konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis kita, di dalam hukum dasar tertulis kita itu Pasal 6a ayat (2) UUD NRI 1945 diatur ketetuan bahwa calon presiden dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pemilu dimulai dan parpol itu pimpinan eksekutifnya," katanya. 

Ia menyatakan, Megawati dipercaya oleh seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menentukan arah koalisi di Pemilu 2024.

"Ketua umum Bu Mega oleh kongres diberikan hak prerogatif untuk menentukan keputusan-keputusan strategis. Aturan konstitusi bernegara itu lah yang Ibu Mega pegang," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab ihwal deklarasi Partai Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Ia menyatakan tak ikut campur dalam deklarasi tersebut, karena itu merupakan wewenang dari para ketua umum partai politik atau parpol.

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Golkar, PAN, dan PKB Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Jokowi: Urusan Parpol, Saya Bukan Ketua Parpol

Kepala negara menegaskan, dirinya memberikan kebebasan kepada para parpol pendukung pemerintah, dalam membangun kerja sama politik untuk pesta demokrasi nanti.

"Ndak, ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai, saya presiden," kata Jokowi.