FPKB DPRD Sulteng Nilai Penonaktifan Sekprov Berpotensi Ganggu Stabilitas Pemerintahan Daerah

PALU, KOMPAS.TV - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulawesi Tengah menilai penonaktifan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Novalina Wiswadewa oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura berpotensi akan mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan daerah. 

Sekretaris FPKB, Muhammad Safri menyebut persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya menyelesaikannya. Jika dibiarkan imbas yang paling besar adalah kinerja Pemprov Sulteng yang akan melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Kami khawatir hubungan yang tidak harmonis di lingkup Pemprov Sulteng ini berpotensi mengganggu kestabilan jalannya roda pemerintahan daerah. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada upaya untuk menyelesaikannya. Kinerja Pemprov pasti akan berpengaruh," ungkapnya kepada awak media, Jumat (3/1/2025).

Safri mengatakan pihaknya sangat memahami kewenangan seorang gubernur untuk mengganti Sekprov jika bekerja tidak profesional dan maksimal. Namun disisi lain, Sekprov diangkat melalui mekanisme dan prosedur sesuai undang-undang yang berlaku.

"Kita memahami kewenangan yang dimiliki oleh gubernur, tetapi disatu sisi Sekprov juga diangkat sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Jadi kepala daerah tidak boleh gegabah, harus patuh terhadap aturan," bebernya.

Legislator PKB ini pun mendorong Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk turun tangan menyudahi polemik yang ada. Mendagri kata Safri, harus mengambil sikap untuk mengevaluasi keputusan gubernur menonaktifkan sekprov.

"Mendagri sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah harus segera mencari solusi dan melakukan harmonisasi hubungan gubernur dan sekprov. Mendagri juga bisa melakukan evaluasi terhadap keputusan Gubernur Sulteng menonaktifkan Sekprov," imbuhnya.

Mantan aktivis PMII ini berharap kedepan, hubungan antara gubernur dan sekprov harus harmonis demi keberlangsungan jalannya roda pemerintahan di Pemprov Sulteng.

"Tidak hanya loyal terhadap gubernur namun sekprov harus mampu menjembatani antara kepentingan rakyat dan pimpinan serta mendukung penuh visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," pungkas Safri.

#sulteng
#PKB
#Sekprov