Presiden Jokowi Cawe-Cawe Pilpres 2024, AHY: Nasib Demokrasi dalam Bahaya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Upaya campur tangan atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 dinilai bisa membahayakan demokrasi. 

Tidak menutup kemungkinan juga cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 dapat menggerakkan instrumen kekuasaan negara. Hal ini membuat netralitas dan independensi kekuasaan negara pun dipertanyakan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, jika cawe-cawe pemimpin negeri melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, maka nasib demokrasi dalam keadaan bahaya. 

"Kami berpendapat segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus kita cegah bersama. Masih ada waktu, jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam," ujar AHY dalam pidato politiknya di Breakingnews KOMPAS TV, Jumat (14/7/2023).

AHY mengingatkan Indonesia punya sejarah prahara besar seperti tahun 1965-1966 dan tahun 1998-1999. Ia tidak ingin sejarah tersebut terulang lantaran kemunduran demokrasi. 

Baca Juga: Usai Cuit Mimpi 1 Kereta, SBY Singgung Cawe-Cawe Jokowi

"Jangan lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya," ujar AHY.

Bagian lain yang dicermati Partai Demokrat dalam gagasan perubahan dan perbaikan ke depan yakni tata negara dan etika pemerintahan.

AHY menilai saat ini ada tanda-tanda kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, meski tidak sedalam di era otoriter dulu. 

"Sejarah memberikan pembelajaran, kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totaliter," ujarnya.

Di segi etika pemerintahan, AHY menyinggung mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara.

Baca Juga: Soal Buku Cawe-cawe yang Ditulis SBY, Jokowi: Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Jamin Netralitas!

AHY menyatakan menjadi tidak etis jika pejabat negara atau menteri menjalankan bisnis sementara menteri atau pejabat negara tersebut berada di lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis yang dijalani. 

Lebih tidak etis lagi kalau wilayah bisnis pejabat negara menggunakan anggaran negara, karena terlibat dalam penyusunan APBN.

"Ini namanya jeruk makan jeruk, atau berburu di kebun binatang. Demokrat berpendapat bisnis pejabat model ini harus dicegah dan dihentikan," ujar AHY. 

"Semoga tidak ada lagi yang khawatir perubahan yang Demokrat usung bertentangan dengan kerangka bernegara. Sama sekali tidak. Justru perubahan dan perbaikan yang diperjuangkan akan meneguhkan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegar kita," pungkas AHY.