Hari Ini Batas Waktu Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air, Dialog dengan KKB Dinilai Masih Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah pihak menilai ruang dialog untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, masih terbuka meski batas waktu negosiasi yang diberikan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berakhir hari ini, Jumat (30/6/2023).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya memberikan ultimatum yang menyatakan batas waktu negosiasi pembebasan pilot Susi Air adalah Jumat hari ini.

Jika tuntutan mereka tak dituruti, Egianus mengancam bakal mengeksekusi Philip pada 1 Juli.

Terkait ancaman ini, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah RI menolak tuntutan referendum di Papua yang diajukan sebagai syarat untuk pembebasan pilot Susi Air.

Pemerintah pun menawarkan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya agar melepaskan Philip dengan tebusan uang.

Menurut peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, tuntutan Egianus yang meminta referendum sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air, sudah jelas tidak bisa terpenuhi.

Cahyo pun berpandangan, hal itu justru merupakan pintu masuk bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi.

”Kalau sepakat bernegosiasi, seharusnya masing-masing pihak menyiapkan atau menunjuk tim negosiator khusus untuk membicarakan pembebasan sandera," kata Cahyo, Jumat, dikutip dari Kompas.id.

"Selama ini konflik tidak pernah selesai dengan kekerasan, maka sekarang saatnya diselesaikan dengan dialog,” imbuhnya.

Cahyo menambahkan, kesempatan untuk berdialog sebetulnya sempat terbuka saat penandatangan nota kesepahaman oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pada November 2022 lalu.

Baca Juga: KKB Egianus Kogoya Ultimatum Bakal Bunuh Pilot Susi Air pada 1 Juli, Ini Respons Kapolda Papua

Akan tetapi, upaya itu tidak terwujud karena Pemerintah RI tidak menindaklanjuti kesepakatan tersebut sehingga dilihat TPNPB-OPM sebagai ketidakseriusan pemerintah untuk mewujudkan nota kesepahaman itu.

Cahyo sendiri meyakini kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya masih bisa diajak bernegosiasi. 

Meskipun kelompok tersebut berasal generasi milenial yang tampak lebih militan dan radikal, dia menilai mereka masih merupakan bagian dari TPNPB-OPM yang pernah menyatakan pada dasarnya bersedia untuk berunding.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga mempunyai keyakinan serupa bahwa masih ada ruang negosiasi dengan pihak KKB.

Menurutnya, penyelesaian dengan membuka ruang dialog lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan keamanan yang selama ini dipilih.

”Kita tahu dalam pengalaman banyak pihak di berbagai negara, negosiasi dalam membebaskan penyanderaan bukan barang haram, sebaliknya dilakukan banyak pihak," tutur Al Araf. 

"Tapi, sayangnya, di kita dalam konteks Papua itu seolah menjadi tabu, kontroversi dan sebaliknya cenderung memilih pendekatan koersif sehingga akibatnya menjadi rumit,” jelasnya.

Dibutuhkan Langkah Cepat Presiden

Lebih lanjut, Al Araf mengatakan langkah cepat dari Presiden dibutuhkan untuk membuat rencana negosiasi yang matang dalam upaya pembebasan pilot Susi Air.

Lebih dari itu, dibutuhkan pula sosok yang tepat, entah dari kalangan pemerintah atau non-pemerintah, TNI atau Polri, untuk menjadi negosiator dalam permasalahan ini.

Baca Juga: Kapolda Papua Siap Penuhi Permintaan KKB agar Pilot Susi Air Bebas, Kecuali Merdeka dan Senjata

Al Araf melihat sejauh ini ada orang-orang yang sebenarnya mengenal baik pihak-pihak di Papua dan bisa menjadi negosiator, tetapi justru tidak diberi ruang.

"Terkait negosiasi, tentu mereka pada awalnya menuntut referendum. Namun, di tangan negosiator yang tepat, hal itu bisa dikikis atau diberi alternatif lain," ucapnya.

"Masalahnya di kita ada di kemauan atau tidak,” tambahnya.

Keyakinan bahwa masih ada ruang terbuka untuk negosiasi juga disampaikan pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi.

Khairul berpendapat, pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan menawarkan opsi-opsi lain yang mungkin bisa berujung pada pembebasan Philip atau sebaliknya muncul ancaman lain.

Melalui negosiasi ini, Khairul yakin pihak Egianus Kogoya juga tidak akan begitu saja melakukan eksekusi karena justru akan merugikan TPNPB-OPM atau KKB, secara keseluruhan. 

”Ini, kan, masih kelihatan bahwa mereka bukan sekadar memburu uang. Tidak serta-merta kalau besok deadline, begitu tidak terpenuhi maka langsung mengeksekusi. Saya kira masih jauh,” jelasnya.

Selain bernegosiasi dengan Egianus Kogoya, kata Khairul, penting pula untuk membuka dialog dengan faksi atau kelompok lain di dalam TPNPB-OPM.

Langkah tersebut bisa diambil untuk menekan Egianus Kogoya agar tidak bertindak sendiri dengan melakukan kekerasan.

Terkait situasi pembebasan pilot Susi Air, Kompas mencoba meminta tanggapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Ramadhan. Namun, tidak ada respons yang diberikan. 

Baca Juga: Perjalanan Empat Bulan KKB Egianus Kogoya Sandera Pilot Susi Air, Akankah Berakhir di 1 Juli?