Ketika Jokowi Geram Anggaran Stunting Rp10 Miliar Malah Dipakai untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Contoh lainnya, lanjut Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan sebesar Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, dari dana yang telah dianggarkan itu, sebanyak Rp1,9 miliar malah dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Sisanya hanya Rp600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata Jokowi.

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas.”

Baca Juga: Jokowi: Kita Kehilangan Rp170 Triliun Per Tahun Karena Warga Berobat ke Luar Negeri

Selain itu, Jokowi kembali membeberkan penggunaan anggaran yang tidak tepat yakni terkait alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi balai senilai Rp 1 miliar.

Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi. Namun, faktanya, sebanyak Rp734 juta atau 80 persen justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.

Untuk mengatasi persoalan demikian, Jokowi memandang dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” tutur Jokowi, seperti dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Buka Jakarta Fair 2023, Jokowi: Pekan Raya Jakarta Ini Sudah Sangat Akrab dengan Warga Jakarta