JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan bahwa HKTI harus dapat memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah.
"Jika kebijakan pemerintah berpihak kepada petani maka HKTI memiliki kewajiban untuk mendukungnya. Namun sebaliknya, jika kebijakan pemerintah merugikan petani, maka HKTI siap untuk mengkritik kebijakan yang salah tersebut," katanya dalam sambutan Perayaan HUT ke-50 HKTI di Hotel Discovery Ancol Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Tahun ini, perayaan HUT mengusung tema "Bersama Petani, Indonesia Kuat".
Baca Juga: Fenomena El Nino Mengadang, Moeldoko Minta 6 Provinsi Waspadai Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut, pada ulang tahun kali ini dapat menjadi momen sama-sama berkontemplasi.
"Merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk rakyat kita, untuk petani kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita harus berani untuk melihat kembali organisasi kita,” kata Moeldoko.
“Selanjutnya, kita memposisikan diri sebagai bridging institution, sebagai organisasi penjembatan yang bisa menjembatani antara dunia perguruan tinggi, dunia riset dengan para petani. Yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan petani. Yang bisa menjembatani antara market dengan produsen sehingga menyeimbangkan antara supply dan demand,” sambung panglima TNI periode Agustus 2013 hingga Juli 2015 ini.
Baca Juga: Isu “Pencopetan” Partai Demokrat, Jimly: Jokowi Sebaiknya Pecat Moeldoko | Rosi
Moeldoko berpesan kepada anggota HKTI untuk dapat menangkap peluang yang dapat berdampak positif terhadap petani maupun produk pertanian.
Peluang yang dimaksud diantaranya, tidak hanya berfokus menanam pada satu atau dua komoditas, tetapi masih ada komoditas lain yang manfaatnya tidak kalah dengan beras maupun jagung, yakni sorgum.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.