Gerindra Yakin Prabowo Tidak Kena Evaluasi Jokowi karena Proposal Perdamaian Konflik Ukraina-Rusia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait proposal perdamaian yang disampaikan di acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, tidak ada yang salah dengan proposal perdamaian yang dinyatakan Prabowo.

Menurutnya sebagai Menhan, Prabowo punya kuasa untuk melakukan diplomasi pertahanan.

Langkah Prabowo menawarkan resolusi dalam konflik Ukraina-Rusia di acara Asia Security Summit sebagai terobosan dalam perdamian dunia. 

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan bagus sekali, beliau mempelopori bagaimana adanya tawaran atau solusi yang konkret. Karena beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia yang gelisah, bukan hanya yang di dekat Ukraina saja," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Baca Juga: Respons Gerindra Prabowo Dipanggil Jokowi Buntut Proposal Damai Rusia-Ukraina

Habiburokhman menambahkan, pemanggilan Menhan Prabowo oleh Presiden Jokowi hanya sebatas koordinasi antara pemimpin pemerintahan dan pembantunya. 

Ia juga meyakini Prabowo tidak mendapat evaluasi keras lantaran langkah yang dilakukan sejalan dengan keinginan pemerintah agar konflik Ukraina-Rusia dapat segera berakhir.

Sebab, jika konflik kedua negara tersebut berkepanjangan, Indonesia juga terkena dampak.

Mulai dari kenaikan harga makanan, minyak mentah, pupuk, hingga hilangnya potensi ekspor.

"Kalau perang terus meluas melibatkan negara-negara besar ini bahaya sekali bagi kita semua, bisa berdampak juga. Jadi Pak Prabowo menunjukkan perannya memberikan usulan resolusi damai dan lain sebagainya. Itu terobosan yang bagus sekali," ujar Habiburokhman. 

Baca Juga: Di Forum Menhan se-ASEAN, Prabowo Usulkan 5 Hal untuk Akhiri Konflik Ukraina-Rusia

Adapun Prabowo Subianto memberikan empat poin gagasan terkait perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina di acara Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Sabtu (3/6/2023). 

Pertama mengusulkan gencatan senjata di titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi. 

Kedua mengusulkan pengutusan pasukan pemantau perdamaian PBB.

Ketiga penyelenggaraan referendum oleh PBB. 

Keempat PBB perlu  mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.