Sekjen PKS soal Cawe-Cawe Jokowi: Kurang Baik untuk Demokrasi, Semoga Akhir Periode Husnul Khatimah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi. 

"Ketika menjelang pemilu kemudian presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe-cawe diartikan akan ikut campur, atau tidak tinggal diam," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023).

Hal ini tidak bagus bagi iklim demokrasi. "Karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe-cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," imbuhnya. 

Baca Juga: Kisah Khalifah Umar bin Abdul Azis di Tajuk KOMPAS, Cawe cawe dan Kedisiplinan Politik

Habib Aboe menilai, Presiden sebagai penerima mandat rakyat, harus bekerja secara optimal dalam memimpin pemerintah dan tidak bertindak di luar koridor yang ada. 

"Sebenarnya sebagai Presiden, Pak Jokowi itu seharusnya bukan sekedar cawe-cawe. Namun beliau adalah penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan," ujar Aboe. 

Dengan adanya statement Jokowi akan melakukan cawe-cawe dalam Pemilu mendatang, Aboe mengatakan, masyarakat akan menilai Presiden bertindak di luar koridor dengan campur tangan terkait Pemilu.

"Karena ada istilah cawe-cawe ini, yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat, seolah Presiden akan mengambil langkah di luar ketentuan Pasal 4 ayat (1) tadi," kata dia. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan tetap menjaga pilar demokrasi. 

Baca Juga: PDI-P: "Cawe-Cawe" Jokowi untuk Indonesia Bersama Ganjar

"Kita berharap, Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik, semoga akhir periodenya bisa husnul khatimah. Sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia," pungkas Aboe.