BNPB: Perubahan Iklim Meningkatkan Potensi Terjadinya Bencana

DEPOK, KOMPAS.TV – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini bisa meningkatkan potensi terjadinya bencana alam.

Hal itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang digelar di Pondok Pesantren Alhamidiah, Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/6/2023).

“Perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim,” kata Suharyanto dalam rilis yang diterima Kompas TV.

“Jika kita melihat data bencana terkait iklim dengan dampak signifikan, di tingkat global khususnya sejak tahun 1961, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana."

"Hal yang sama dengan data bencana di Indonesia, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam dalam mengalami kenaikan hingga 82% jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2022. Sehingga, benar adanya bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata baik di tingkat global maupun nasional menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Dari data yang dihimpun BNPB, lanjut Suharyanto, pada lima bulan di awal tahun 2023 ini sudah terjadi 1.675 kejadian bencana.

“Berdasarkan data yang kami himpun dari 1 Januari hingga 31 Mei 2023 terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%, dengan rincian 92,5% adalah bencana hidrometeorologi basah dan 6,6% merupakan bencana hidrometeorologi kering, sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi,” terang Suharyanto.

“Untuk bencana hidrometeorologi basah, akar permasalahan yang utama adalah urbanisasi yang memberikan tekanan pada lingkungan di hilir, dan alih fungsi lahan baik secara sistematis maupun ilegal, yang mengurangi kapasitas daya serap, baik karbon maupun air mulai dari hulu hingga hilir,” paparnya.

Perubahan iklim yang terjadi saat ini memang disebabkan oleh beberapa tindakan di antaranya urbanisasi yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk pembuangan asap kendaraan, pabrik maupun lainnya, sehingga menjadikan kualitas udara tidak sehat. 

Selain itu, alih fungsi lahan biasanya menyebabkan pengurangan vegetasi yang membuat berkurangannya kemampuan alam dalam menyerap karbon sehingga meningkatkan kerentanan terjadinya bencana seperti banjir dan longsor karena air tidak terserap secara optimal.

Baca Juga: Mantap! BNPB Latih Warga Bengawan Solo Evakuasi Mandiri Atasi Bencana Banjir

Dampak dari adanya perubahan iklim tidak hanya terjadi di hulu. Terjadinya peningkatan suhu global juga memicu tren kenaikan tinggi permukaan laut. 

“Terjadi peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob). Diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir, catatan BNPB dalam tiga tahun terakhir saja, jumlah kejadian bencana banjir rob meningkat 46% dari 35 kali kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di 2022,” jelas Suharyanto

Selain hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi kering sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Terjadi kenaikan frekuensi kejadian kebakaran hutan dari minggu ke minggu, sehingga beberapa daerah sudah menetapkan status siaga darurat," lanjutnya. 

"Data dari KLHK menunjukkan bahwa luas lahan terdampak karhutla khususnya lahan gambut berbanding lurus dengan emisi karbon yang dilepaskan. Pada tahun 2019 contohnya, dari 1.64 juta hektare lahan terbakar melepaskan 624 juta ton emisi karbon ke udara,” ucap Suharyanto.

“Ini semua menjadi menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana fenomena global dan regional telah nyata berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana di tingkat lokal,” tambahnya.

Suharyanto pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar saling bahu membahu untuk mengurangi dampak perubahan iklim sehingga menurun pula risiko terjadinya bencana alam.

“Maka dari itu, saya mengajak semua elemen pentahelix. Bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memutus lingkaran proses ini supaya kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim,” ajak Suharyanto.

Terakhir, Suharyanto memberikan apresiasinya atas keterlibatan berbagai elemen pentahelix dalam penanggulangan bencana.

“Mengatasi dampak perubahan iklim harus sama-sama kita dukung, karena Pemerintah tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen bangsa termasuk LPBI NU sebagai komunitas penanggulangan bencana,” tuturnya.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk kontribusi yang telah dilakukan oleh LPBI-NU selama ini, baik yang sifatnya intervensi langsung ke masyarakat maupun dalam bentuk kerjasama-kerjasama peningkatan kapasitas masyarakat melalui program-program bersama BNPB,” tutup Suharyanto.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan LPBI NU untuk memperkuat kerjasama yang telah berjalan dengan baik antara kedua belah pihak.

Hadir pula dalam acara tersebut, Plt. Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB dan Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Baca Juga: BNPB Sebut Sejumlah Warga Mentawai Masih Mengungsi Usai Diguncang Gempa M6,9