Desak 10 Persen APBN untuk Dana Desa, Asosiasi Pemerintah Desa: Harga Mati

JAKARTA, KOMPAS.TV - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa, Minggu (19/3/2023).

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" teriak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi, Surta Wijaya, Minggu (19/3) di Gelora Bung Karno (GBK), dilansir dari Kompas.com.

Surta menyebut, desa sudah ada sebelum Indonesia berdiri, sehingga ia menuntut agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, namun juga di desa.

Ia berharap desa tak dimarjinalkan, sehingga orang-orang desa bisa tetap bekerja di tempat tinggalnya dan tak perlu ke kota untuk mencari penghasilan.

Menurut dia, para kepala desa (kades) telah memperjuangkan supaya desa bisa berdaulat, hingga akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

Ia juga mendesak pemerintah pusat agar tak memperpanjang jabatan sebanyak tujuh ribu kades yang akan selesai pada tahun 2023 ini.

Baca Juga: Cak Imin Imbau Pemerintah agar Alokasikan Dana Desa Rp 5 Miliar Per Tahun

Apdesi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan ribuan kepala desa dan Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa tujuh ribu kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," kata Surta.

Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas juga  meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

"Kami ingin menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional," ujar Anas.

Seluruh permintaan tersebut disampaikan di hadapan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan pengawas Desa (BPD) memperingati HUT UU Desa yang ke-9 di GBK.

Baca Juga: Menteri Halim: Dana Desa Bisa Digunakan untuk Penanganan Korban Gempa Cianjur

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung permintaan 10 persen APBN untuk dana desa.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa," kata Bamsoet saat ditemui wartawan pada kesempatan yang sama.