Peristiwa Malari, Berakhirnya Karier Jenderal Soemitro, dan Rivalitas di Lingkaran Soeharto

Langkah ini merupakan upaya Jenderal Soemitro selaku Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk melakukan mediasi dengan perwakilan mahasiswa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Adam Malik juga turun untuk menenangkan massa. 

Bertepat di gedung Oil Building, dialog pemerintah dengan mahasiswa dilakukan. Dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua hari itu, ratusan mobil dan sepeda motor rusak, serta lebih dari 100 gedung atau bangunan hangus dibakar, serta 160 kg emas raib. 

Pertokoan dan perkantoran di Pasar Senen dan Harmoni juga dibakar dan dijarah oleh massa. Presiden Soeharto marah besar. Apalagi ketika itu terjadi tepat ketika PM Jepang mengunjungi Indonesia. 

Dampak dari peristiwa ini, Soemitro mundur sebagai Pangkopkamtib. Dia ditawari jadi duta besar di Amerika Serikat namun ditolaknya.

Banyak kabar beredar, peristiwa Malari tidak lepas dari campur tangan intelijen dan perseteruan di lingkaran Soeharto. Ada nama Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani sebagai Asisten Pribadi Soeharto. Mereka saling berebut pengaruh di lingkaran kekuasaan. 

Dalam buku "Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974" (1998), Soemitro mengaku ada rivalitas di lingkaran Soeharto lewat "Dokumen Ramadi". 

Namun, Soemitro mengaku tak pernah mendengar nama Ramadi, sebagai sosok yang menokohkannya untuk diperhadapkan dengan Soeharto.

"Menyesal saya tidak sempat mendapatkan dokumen tersebut namun isi dokumen katanya menokohkan saya, Soemitro, untuk diperhadapkan dengan Pak Harto sebagai rivaal," ujar Soemitro dalam buku tersebut.

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Kunjungi Indonesia di Tahun 1974, Kedatangannya Disambut oleh Presiden Soeharto

Semenjak mundur dari militer, dia lebih banyak berperan sebagai pengusaha. Namun, Soemitro kemudian dikenal sebagai sosok yang selalu bicara blak-blakan saat bicara keburukan Orde Baru. Dia tak segan mengkritik sejumlah petinggi di masa itu.

Soemitro meninggal pada 10 Mei 1998, hanya beberapa hari menjelang kejatuhan Orde Baru.