Bawaslu Ingatkan Partai Ummat Besutan Amien Rais soal Batas Waktu Pengajuan Gugatan

JAKARTA, KOMPAS TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Partai Ummat untuk segera mengajukan gugatan bila tak menerima hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, partai politik (parpol) besutan Amien Rais itu memiliki waktu untuk mengajukan gugatan sampai Senin, 19 Desember 2022.

“Silakan lapor ke Bawaslu. Partai Ummat memiliki waktu sampai Senin 19 Desember 2022,” kata Totok dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga: Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Besutan Amien Rais Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Partai Ummat sudah melakukan konsultasi dengan Bawaslu mengenai hasil verifikasi faktual KPU. Bawaslu memberikan informasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Partai Ummat untuk melaporkan KPU ke Bawaslu.

“Kami jelaskan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi oleh Partai Ummat, serta batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang,” ujar Totok.

Totok menjelaskan, jika syarat formil dan materil terpenuhi, pihaknya akan mempertemukan Partai Ummat dengan KPU untuk melakukan mediasi. 

Apabila kedua belah pihak sepakat, maka akan selesai. Akan tetapi jika kedua belah pihak bersikeras merasa paling benar, akan dilanjutkan ke persidangan.

“Dalam persidangan akan ada pembuktian dokumen maupun saksi dari kedua belah pihak. Lalu kami punya waktu dua belas hari untuk keluarkan putusan atas persidangan tersebut,” kata Totok.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan, pihaknya tidak menerima laporan atau temuan dari Bawaslu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. 

KPU menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di kedua provinsi tersebut.

“Kami tidak menerima laporan. Jajaran Bawaslu melakukan pleno sebelum ambil keputusan. Bisa saja ada dinamika dalam pleno tersebut. Tetapi tidak ada keberatan,” katanya.

Sebelumnya, KPU memutuskan Partai Ummat gagal sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, parpol besutan Amien Rais itu tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan verifikasi faktual. 

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait hasil rekapitulasi verifikasi KPU.

Menurut dia, hasil rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki Partai Ummat.

"Kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Nazaruddin di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Berdasarkan hasil verifikasi faktual di 34 provinsi, Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. 

Ia menyebut, hasil verifikasi faktual perbaikan itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki partai. 

"Hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki," ujarnya.

Selain itu, Nazaruddin mengaku pihaknya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari KPU dalam proses perbaikan peserta Pemilu 2024. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Komentari Amien Rais soal Partai Ummat: Ini karena Ketidakkompakan, Salahkan Pemerintah

Dia mengaku dipersulit oleh pihak KPU.

"Kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten, bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain," kata Nazaruddin.