Politikus PDIP: Yudo Margono Harus Bisa Pastikan Prajurit Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk bisa memastikan seluruh prajurit dari seluruh matra untuk bisa netral dalam menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

"Misalnya saja tentang meminta kepada panglima agar prajurit TNI itu tetap dalam posisi netral. Kemudian tidak berpolitik praktis terutama ketika menghadapi seperti pemilu, pilkada, pilpres, pileg," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Kamis (1/12/2022). 

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Sebut Yudo Margono Akan Dicecar soal Peremajaan Alutsista TNI dan Papua

Selain itu, kata dia, dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan pada hari ini, Jumat (2/12/2022) dia  menyoroti ihwal disiplin prajurit TNI yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir menurun dan perlu ditingkatkan oleh panglima TNI yang baru.

"Dalam pandangan saya disiplin prajurit TNI dalam lima tahun terakhir itu menurun, ini perlu diupayakan naik agar menjadi prajurit yang benar-benar disiplin," ujarnya

Politikus PDIP itu mencontohkan sejumlah kasus pelanggaran disiplin prajurit TNI yang perlu mendapatkan porsi perhatian cukup di antaranya perkelahian antaranggota TNI hingga kasus Kolonel Infanteri Priyanto, terdakwa pembunuhan dua remaja di Nagreg, Jawa Barat, pada akhir Desember 2021.

Terkait peran khusus TNI di Indonesia bagian timur yang dianggap krusial, ia menyebut bahwa peranan sama berlakunya untuk daerah lain di Indonesia. 

"Peran TNI di mana-mana sama, aplikasi di lapangan seperti apa saya kira disesuaikan," kata dia.

Sebagai informasi pada pukul 10.00 WIB salah satu rangkaian dari uji kelayakan dan kepatutan itu adalah melakukan verifikasi data Yudo Margono bersama pimpinan Komisi I dan perwakilan dari masing-masing fraksi. 

Setelah jeda, fit and proper test itu akan dimulai kembali pada pukul 13.30 WIB dengan agenda pemaparan visi dan misi Yudo Margono selama 30 menitt. 

Selanjutnya, pendalaman dari masing-masing fraksi tujuh menit dari tiap-tiap fraksi. Nantinya, orang nomor satu di matra angkatan laut itu diberikan kesempatan 20 menit menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pendalaman. Setelah itu, tahap pertama selesai.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, mekanisme dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu akan digelar secara terbuka. Namun, bila nanti dalam pemaparan isinya berupa strategi dan sifatnya rahasia akan tertutup.

Baca Juga: Urutan Rencana Agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Yudo Margono Hari Ini di DPR RI

"Direncanakan dilakukan terbuka, kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia maka bagian tersebut dilakukan tertutup," ujarnya.