Catatan ICW: Kinerja DPR dalam Agenda Pemberantasan Korupsi Masih Mengecewakan

Mereka yakni Hasan Aminuddin dari Fraksi Partai Nasdem dan Azis Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga: Mobil Pegiat Anti-Korupsi Dibakar OTK, Polisi Selidiki Identitas Pelaku

Dalam tiga tahun terakhir juga muncul ragam kontroversi DPR. Seperti pemberhentian hakim Konstitusi Aswanto.

Sebelumnya pada Maret 2022 lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan rencana penggantian gorden dan blind di rumah dinas anggota DPR. Berdasarkan penelusuran ICW diketahui pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48,75 miliar.

Selain itu, DPR juga sempat menganggarkan Rp2,09 miliar untuk pengadaan multivitamin bagi para pegawai Sekretariat Jenderal DPR. 

Lalu Rp4,5 miliar untuk pengecatan dome gedung nusantara, pembayaran fasilitas isolasi mandiri di dua hotel Jakarta, dan pencetakan kalender sebesar Rp955 juta. 

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Tak Yakin DPR Bebas dari Korupsi

Meskipun beberapa di antaranya sudah dibatalkan, namun kejadian itu memperlihatkan ketiadaan sense of crisis dari lembaga legislatif terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Rekomendasi ICW

ICW mendorong agar kinerja DPR di satu tahun terakhir bisa menitikberatkan fungsi legislasi dalam penguatan pemberantasan korupsi.

Caranya dengan segera membahas serta mengundangkan tunggakan peraturan yang menjadi suplemen penegak hukum dalam memberantas korupsi, mulai dari RUU Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Tak cukup itu, dalam isu lain seperti pemilihan umum mendatang, DPR sebaiknya juga merevisi UU Pemilihan Umum guna membuat jeda waktu tertentu bagi mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 

Dalam lingkup pengawasan, di tengah merosotnya kinerja aparat penegak hukum, DPR diharapkan dapat memberikan saran dan kritik demi perbaikan citra penegakan hukum, khususnya antikorupsi.

Kemudian kode etik yang ada di DPR terkait konflik kepentingan juga harus ditegakkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).