Setelah Anies Bakal Capres: Nasdem Tunggu Hak Prerogatif, Istana Tunggu Pamit

JAKARTA, KOMPAS.TV- Deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024  dari Partai  Nasdem, ternyata menimbulkan riak di tubuh partai-partai koalisi pemerintahan dan istana presiden.

Beberapa parpol pendukung pemerintah memandang Nasdem perlu keluar dari koalisi, karena dinilai sudah tidak sejalan dengan visi besar kabinet Jokowi.

Namun, Nasdem tidak ingin begitu saja hengkang dari pemerintahan, sejak pertama mendukung Jokowi pada 2014 silam. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menunggu keputusan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. "Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur (dari kabinet) kalau bukan dimundurkan," Kata Paloh dalam acara silaturahim dengan 50 guru besar perguruan tinggi di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Baca Juga: Demokrat dan PKS Belum Sepakat untuk Deklarasi dengan Nasdem pada 10 November

Bagi Nasdem, urusan perombakan kabinet berpulang kepada Jokowi.
 
"Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogratif beliau itu yang kita tahu. Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu,"

Namun istana tampak tidak ingin mendepak Nasdem begitu saja. Justeru menunggu Nasdem yang bertindak lebih dulu dengan mempersilakan kalau mau keluar. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Jokowi maka seharusnya tahu diri. Hal itu disampaikan Faldo menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Jokowi tampak tidak membalas ajakan berpelukan Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar. 

"Kalau tidak komit lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Pamit baik-baik," kata Faldo, Sabtu. 

Faldo beranggapan, soliditas di pemerintahan harus tetap dijaga hingga akhir."Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai. Termasuk, soal keberlanjutan pemerintahan. Ini pesan utamanya," tegas Faldo.

Istana jelas berhitung bila Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Selain sisa pemerintahan yang hanya kurang dari dua tahun, juga terkait siapa siapa yang bakal mengisi kursi menteri yang ditinggalkan Nasdem. Hal ini bisa jadi rebutan parpol pendukung pemerintah. 

Baca Juga: Usai Nasdem Usung Anies Capres, Jokowi: Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Nah, apakah Nasdem mau keluar dulu atau menunggu di depak Jokowi? Tunggu saja.