Cak Imin: Redistribusi Lahan yang Dirintis Jokowi Terlalu Lamban, Tidak Sekadar Sertifikasi

"Nanti datanya bisa kita cek, satu persen penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50 persen tanah di tanah air kita. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah," dia menjelaskan.

Menurut dia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mestinya berpijak pada redistribusi lahan, terutama bagi petani.

"Harusnya menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) harusnya di situ, pijakan bekerjanya itu di situ, redistribusi aset, sehingga petani punya aset untuk berproduksi sekaligus petani memiliki modal untuk menjadi kekuatan ekonomi," ujarnya.

"Karena itu tidak ada, hampir tidak ada masa depan," imbuhnya.

Soal kemandirian pangan, ungkap Cak Imin, petani Indonesia juga masih tidak berdaya karena keterbatasan-keterbatasan ongkos produksi yang membutuhkan subsidi.

"Hari ini saya tidak pernah berhenti didatangi petani, ditangisin, karena pupuk yang langka," kata dia.

Baca Juga: Cak Imin Siap Jadi Cawapres Puan, Prabowo: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Menurut dia, subsidi pupuk tetap dibutuhkan karena ketidakberdayaan itu. 

"Masalahnya adalah harus ada reformasi atau lebih kencang lagi revolusi penatalaksanaan dari distribusi pupuk subsidi," katanya.

Kemudian, ia juga menilai bahwa petani harus didorong untuk menggunakan manajemen baru di dalam proses produksi. 

Cak Imin menuturkan, kolaborasi antarpetani serta mekanisme pasar perlu didukung oleh pemerintah. 

"Kalau tidak ada pemerintah di mekanisme pasarnya, pasti tidak berdaya, tengkulak yang berkuasa," jelas dia.

"Misalnya aset tanahnya menjadi sebuah kolaborasi antarpetani, contohnya," lanjut dia.

Menurut Cak Imin, cara-cara tersebut perlu dilakukan agar swasembada pangan di Indonesia terjaga dengan baik dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.