Soal "Konsorsium 303" Terkait Ferdy Sambo, Pengamat: Kalau Kita Cium, Baunya Ada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Muradi, guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), berbicara mengenai dugaan adanya kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303".

Diketahui, dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo.

Baca Juga: Penasihat Kapolri Beberkan 7 Polisi akan Dipecat karena Kasus Brigadir J, Dihukum 5 sampai 20 Tahun

Muradi mengatakan pihaknya meyakini kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303" di internal Polri memang ada. Namun, dia menegaskan, hal itu perlu dibuktikan.

"Saya bilang dari awal itu perlu dibuktikan," kata Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti dilansir pada Kamis (15/9/2022).

"Kalau saya memahami konteks itu ada. Jadi kalau kita cium baunya ada. Bentuknya seperti apa kita enggak bisa."

Menurut Muradi, para pimpinan Polri bahkan diyakini mengetahui sepak terjang kelompok "Kerajaan Sambo" atau "Konsorsium 303" tersebut.

Baca Juga: Penasihat Kapolri Sebut Ferdy Sambo Masih Berupaya Melakukan Perlawanan dalam Kasus Brigadir J

"Artinya bahwa sebenarnya apakah mereka (pimpinan Polri) tahu? Pimpinan saya yakin mereka tahu," ujar Muradi.

"Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan, ya."

Lebih lanjut, Muradi mengungkapkan alasan Irjen Ferdy Sambo mempunyai pengaruh besar di Polri karena dia diduga mempunyai akses ekonomi.

Artinya, lanjut Muradi, Ferdy Sambo dianggap mampu mengelola sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Penasihat Kapolri: Kalau Sampai Ferdy Sambo Divonis Bebas, Institusi Kepolisian Bisa Dibubarkan

Sumber pendanaan tersebut, kata Muradi, biasanya digunakan untuk keperluan operasional Polri.

Akan tetapi, menurut Muradi, hal itu tetap harus dibuktikan oleh penyidik, di samping proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Yang kemudian kerajaan apa, akses judi online segala macam itu bukan tidak mungkin. Artinya perlu juga digarap serius," ucap Muradi.

Seperti diketahui, isu mengenai keberadaan "Konsorsium 303" atau "Kerajaan Sambo" muncul seiring dengan proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

Baca Juga: Komnas HAM: Ferdy Sambo Manfaatkan Jabatan Rekayasa Kasus Brigadir J, Bahkan Tak Takut Terbongkar

Di media sosial Twitter, muncul beberapa diagram yang menggambarkan hubungan sejumlah polisi, yang diduga mengelola uang dari sumber ilegal.

Terkait diagram itu, anggota Komisi III DPR RI sempat mempertanyakannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja.

Saat itu, Listyo Sigit meminta kelompok "Konsorsium 303" yang disebut-sebut terkait dengan sindikat judi online di Tanah Air itu, diselidiki.

Adapun Ferdy Sambo merupakan satu dari lima tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Baca Juga: Terungkap, Putri Candrawathi Buka Rekening Bank Pakai Nama Bripka RR dan Brigadir J, untuk Apa?

Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Di awal pengungkapan kasus, Polri sempat mengatakan bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Kemudian, setelah dilakukan penyidikan, terungkap bahwa ternyata klaim baku tembak yang disebutkan itu merupakan rekayasa yang dibuat Ferdy Sambo.

Hasil penyidikan tim khusus Polri mengungkapkan Brigadir J tewas ditembak Bharada E atas perintah Ferdy Sambo.

Baca Juga: Bripka RR Ternyata Sita Senjata Brigadir J di Magelang karena Khawatir Kuat Maruf Ditembak