ACT Diduga Selewengkan Dana Kecelakaan Lion Air Rp34 M: Dipakai Bikin Koperasi 212 hingga Pesantren

Helfi mengatakan, saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan aset atas dana-dana yang diselewengkan tersebut.

Adapun keempat pengurus ACT yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Ahyudin, saat tindak pidana terjadi ia menjabat sebagai Pendiri, Ketua Pengurus/Presiden Yayasan ACT Periode 2005-2019. Juga sebagai Ketua Pembina Tahun 2019-2022.

Tersangka kedua, yakni Ibnu Khajar selaku Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Tersangka betikutnya adalah Hariyana Hermain sebagai Pengawas Yayasan ACT Tahun 2019, Anggota Pembina 2020 sampai saat ini.

Tersangka terakhir yaitu Novariadi Imam Akbari sebagai Anggota Pembina Yayasan ACT Tahun 2019-2021 dan juga Ketua Pembina Periode Januari 2022-saat ini.

Baca Juga: Polri Kembali Periksa Ahyudin Hari Ini Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT

Selain dana CSR Boeing, pengurus melakukan pemotongan donasi dana umat yang dikelolanya sebesar 20 sampai 23 persen.

Pemotongan itu, kata Helfi, menyalahi aturan Kementerian Sosial yang mengatur besaran potongan sebagai lembaga pengumpul uang dan barang sebesar 10 persen.

Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp400 juta, Ibnu Khajar Rp150 juta, Hariyana Hermain Rp50 juta, dan Novariadi Rp100 juta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis.

Baca Juga: Reaksi Pendiri Saat Penyidik Fokus Telusuri Dugaan Pencucian Uang oleh ACT

Itu antara lain pasal tindak pidana dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagai mana dimaksud dalam pertama dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

“Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun dan penggelapan 4 tahun,” kata Ramadhan.

Baca Juga: Bareskrim Cium Dugaan ACT Bikin Perusahaan Cangkang untuk Pencucian Uang, Akan Diungkap Nama-namanya