Sorotan soal Dana yang Dikelola ACT, Islah Bahrawi Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Politik

“Janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan. Saya terenyuh, jujur saja, ACT yang selama ini saya anggap lembaga yang betul-betul akuntabel, tapi ternyata seperti ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Islah membeberkan bahwa ACT mempunyai hutang kepada Boeing, dengan jumlah Rp56 miliar.

Seharusnya, kata dia, sebagai lembaga nirlaba, ACT tidak memiliki shortage atau defisit keuangan.

Pemasukan dari umat, lanjutnya, bisa diukur dengan jelas dan kemudian kelompok penerimanya pun seharusnya juga sudah jelas.

“Ada aliran dana dari para donatur yang harus diberikan pada penerima donasi,” tuturnya.

“Tapi ternyata di sini ada outstanding, terhadap Boeing misalnya, karena alasan keuangan dari ACT ini mengalami shortage, ada tekor, ada defisit di situ,” tuturnya.

Sebelumnya, Novel Bamukmin menyebut bahwa permasalahan dana ACT harus dilihat secara global.

“Kalau ada permasalahan, tolong dilihat secara global,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini ACT selalu hadir di setiap bencana yang terjadi di Indonesia, bahkan hingga bencana kemanusiaan di luar negeri.

“Setiap kita turun bencana, ACT selalu ada, dan itu dipercaya. Memang di belakangnya ada latar belakang partai yang saat ini tidak sejalan dengan rezim,” katanya.

Sorotan tentang pendanaan ini, lanjut Novel, harus menjadi pelajaran untuk  ACT dan badan amil zakat yang lain.

Novel juga sempat menyebut bahwa terlalu prematur jika mengaitkan dana yang dikelola ACT dengan terorisme.

“Saya rasa teralu prematur untuk diarahkan ke sana. Karena kalau bicara dengan Islam, selalu diidentikkan arahnya terorismelah, arah-arah yang memang keuangan ini dipergunakan tidak semestinya,” ucapnya.

Baca Juga: PPATK Sebut Dugaan Penyelewengan Dana ACT Miliaran Rupiah

Meski demikian, Novel sepakat bahwa dana yang disalurkan oleh ACT harus diusut karena ada dana amanat umat yang dititipkan di sana.

“Diaudit ini juga harus transparan. Siapa yang mengaudit juga harus netral,” katanya.

“Mau PPATK kah, institusi terkait, ya benar-benar harus terbuka, transparan. Kita harus benar-benar netral,” tegasnya.