Demokrat Tegaskan Bukan Parpol Jualan Slogan Pancasila tapi Kekalkan Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menempatkan posisi berbeda perihal koalisi menghadapi Pemilu 2024 dengan PDI Perjuangan.

Dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat menegaskan posisi sebagai partai terbuka untuk semua yang menghormati perbedaan dan mengedepankan toleransi berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra kepada KOMPAS TV, Senin (27/6/2022).

“Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekadar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Herzaky.

Baca Juga: Hasto Bilang Sulit Koalisi dengan Demokrat, Andi Arief: Jika PDIP Jatuh, Kita Tetap Ajak Bergabung

“Tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya.”

Selain itu, kata Herzaky, Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan, ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana, untuk Pilpres 2024.

“Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula,” ujarnya.

Baca Juga: PDIP Tutup Pintu Koalisi, PKS: Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono

“Kami harapkan, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai kami ataupun calon rekan koalisi kami.”

Oleh karena itu, lanjut Herzaky, Partai Demokrat akan memilih berkoalisi dengan parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan berpihak kepada rakyat.

“Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis,” ucap Herzaky.

“Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029.”

Baca Juga: Andi Mallarangeng Jawab PDIP soal Tolak Koalisi dengan Demokrat: Tidak Ada Masalah

Ditambah lagi ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, kata dia, prioritas Demokrat jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.

“Rakyat tidak perlu antre minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini,” ucap Herzaky.

Selain itu, kata Herzaky, kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta.

“Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan,” ucap Herzaky.

Baca Juga: PDIP Tolak Koalisi, Demokrat: Partai Kita Pro Rakyat, Bukan Partai yang Eksploitasi Wong Cilik

“Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta.”

Begitu pula dengan pengangguran, menurutnya 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan.

“Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya,” kata Herzaky.