Pengamat Lingkar Madani: Hasil Survei Litbang Kompas Bungkam Lanjutkan Jokowi di 2024

Baca Juga: Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun 6 Persen, Demokrat Ungkap Ada Dugaan Penurunan Double Digit

“Kan kejadiannya sudah terjadi, pertama menyampaikan Pak mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi, karena alasan ini-ini, 'lanjutkan', besoknya, enggak ada sehari saya didemo besar-besaran. Loh yang ngomong bukan saya yang didemo saya, demo dong Pak Bahlil.”

Belajar dari dukungan yang diterima sebelumnya, Presiden Jokowi seolah merasa tidak menerima manfaat dan hanya menerima getahnya.

Sehingga harus berkali-kali memberi respons tegak lurus pada konstitusi dan menerima nasib didemonstrasi.

Misal saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta perpanjangan jabatan presiden atas dasar suara pengusaha.

Dilanjut dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).