Kasus Mafia Minyak Goreng Turunkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terutama di bidang ekonomi dan penegakan hukum.

Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo mengemukakan, penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi pada survei periode Juni 2022 cukup dalam, yaitu 14 persen, jika dibandingkan periode sebelumnya pada Januari 2022. 

"Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan penurunan kepuasan paling besar adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa," ungkap Yoga dalam diskusi bertajuk Alarm Kinerja Pemerintah yang diadakan Kompas Data di Twitter Spaces, Senin (20/6/2022) malam. 

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

Selain bidang ekonomi, yang mengalami penurunan cukup tajam adalah bidang penegakan hukum. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang penegakan hukum sebesar 57,5 persen. 

"Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yakni 8,4 persen dibanding survei Januari 2022," jelas Yoga.
 
Ia menambahkan, dalam rentang waktu 1,5 tahun terakhir, capaian pemerintah di bidang penegakan hukum juga yang paling rendah. 

"Yang paling signifikan, terlihat dari aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tingkat kepuasan tersisa 50 persen," kata Yoga. 

Ia menjelaskan, angka tersebut turun 13 persen dibandingkan capaian pada survei Januari lalu.

"Tingginya penurunan di aspek pemberantasan korupsi ini tidak lepas dari isu yang mengiringinya, ketika terungkap kasus mafia minyak goreng yang menjerat pejabat di tubuh Kementerian Perdagangan," imbuhnya.