Mahfud MD: Tidak Benar Indonesia Jadi Sorotan PBB karena Punya Catatan Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa tidak benar Indonesia menjadi sorotan PBB karena memiliki catatan pelanggaran HAM.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual mengenai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Limpahkan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua ke Pengadilan Makassar

"Dalam kunjungan saya ke Dewan HAM dan Kantor Komisi Tinggi HAM di Jenewa, ternyata tidak benar adanya tudingan Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM," kata Mahfud dikutip dari YouTube Menko Polhukam RI, di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Meskipun begitu, Mahfud mengakui, memang terdapat laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH).

Namun, kata Mahfud, laporan-laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM. Melainkan hanya ditampung kemudian disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan.

Baca Juga: Hadiri Sidang Dewan HAM PBB, Mahfud MD: Indonesia Bersih dari Masalah Papua

"Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM," ujar Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud menuturkan bahwa informasi tentang adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM juga tidak benar.

"Selain itu, juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan," ujar Mahfud.

"Justru, kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwalnya belum ditetapkan."