Terkait Polemik Tiket Candi Borobudur, Politikus PDIP Sebut Luhut Anggap Remeh Kritikan DPR

JAKARTA, KOMPAS. TV – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak antikritik, dan menganggap remeh fungsi pengawasan oleh DPR yang merupakan mandat konstitusi.

Hal itu disampaikan Deddy untuk menanggapi pernyataan Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (9/6/2022).

Dalam rapat yang membahas polemik kenaikan harga tiket Candi Borobudur hingga Rp750.000 itu, Luhut meminta agar anggota DPR tak menyerang dirinya demi mencari popularitas.

Baca Juga: PKS ke Luhut: Jadi Pejabat Publik Jangan Baperan

Menurut Deddy, pernyataan Luhut tersebut tidak tepat karena kritik adalah bagian dari tugas DPR dalam melakukan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan, kata dia, adalah salah satu mandat rakyat untuk DPR sesuai yang disebutkan Undang-Undang.

“Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan,” ujar Deddy pada Jumat (10/6/2022).

Menurutnya, pejabat senior seperti Luhut seharusnya paham dan tidak mudah terbawa perasaan atas sikap anggota DPR yang sedang menjalankan tugasnya.

“Tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyinyiran belaka,” tukasnya.

Baca Juga: Luhut Tegas Bantah Dirinya Bukan Menteri Segalanya, Anggota DPR: Dari Awal Bapak Gas nya Kenceng

Deddy menyatakan selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Pihaknya juga paham pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.

Padahal, menurut Deddy, pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multimedia.

“Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah”, kata anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut.

Lebih jauh, Deddy mengatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur dengan menggunakan dalih konservasi.

“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.

Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung.

Deddy mengatakan, seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, dan mengurangi frekuensi orang boleh naik ke Candi Borobudur.

“Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Deddy.

Baca Juga: Di Ruang DPR RI, Luhut Ungkap Alasan Harga Tiket Masuk Borobudur Bisa Sampai Rp750 Ribu

Sebelumnya, Luhut mengimbau kepada seluruh anggota DPR agar lebih bijak dalam melontarkan kritik. Bila hanya ingin mencari popularitas, ujarnya, lebih baik tak perlu mengkritik. 

Hal itu ia katakan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin. 

"Jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya, Pak, saya hanya pelaksana saja Pak," kata Luhut.

Ia menjelaskan, dirinya hanya seorang pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga hanya melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh pimpinan.

"Saya enggak lakukan di luar anu, yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan, basisnya data."

"Jadi jangan saya dipikir ngurusi semua, tidak, Pak. Saya mengurusi semua yang di bidang saya dan diperintahkan Presiden, saya ulangi, diperintahkan Presiden," kata Luhut.