PKS soal Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Minyak Goreng: Kelihatan Berantakan Pengaturannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani menilai pengaturan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan minyak goreng terlihat berantakan.

Di samping itu, penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi masalah minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo, semakin menguatkan istilah 'menteri segala urusan'.

Demikian keterangan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada jurnalis KOMPAS TV Thifal Solesa Waldi, Rabu (25/5/2022).

“Kian menguatkan posisi Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Istilah 'Menteri Segala Urusan' kian terasa. Tetapi itu hak Presiden. Secara organisasi, tidak sehat,” ucap Mardani.

Baca Juga: Jurus Luhut Atasi Masalah Minyak Goreng: Audit Perusahaan Sawit hingga Wajibkan Kantor Pusat di RI

“Karena masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Mardani, dalam manajemen penunjukan kembali Luhut, bisa jadi itu merusak sistem dan merusak suasana kerja.

“Ayo pemerintah betul-betul kerja, monggo tunjuk siapa saja sesuai tupoksi lebih bagus, monggo kalau mau Pak Jokowi, tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi, Rp14.000 per 1 liter,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali memberikan tugas Luhut Binsar Padjaitan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng.

Merespons penungasan tersebut, Luhut mengaku dirinya hanya membantu memoles sedikit-sedikit.

Baca Juga: Luhut Ditunjuk Urus Masalah Minyak Goreng, PKS: Jokowi Berpotensi Langgar UU Kementerian Negara

“Jadi apa yang dibuat oleh teman-teman yang lain, saya kira sudah bagus, jadi saya hanya memoles sedikit-sedikit aja. Dan kalau data tadi, melihat angkanya sudah baik, jadi suplai tidak menjadi isu lagi,” ucapnya.

“Kemudian tinggal distribusi kita awasi, ekspor kita lapor Presiden, sudah kita buka dan kita bisa tingkatkan cepat,” tambahnya.