Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Terapkan Skema Terukur untuk Ubah Status Pandemi ke Endemi

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah membuat skema terukur dalam mempersiapkan Indonesia dari fase pandemi Covid-19 menuju endemi.

Menurut dia, transisi ini perlu mulai disiapkan seiring melandainya kasus dan dimulainya beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat termasuk diperbolehkannya mudik tahun 2022.

Politikus PKS itu mengatakan, ada harapan besar publik agar pandemi di Indonesia bisa segera berakhir. Harapan besar ini harus ditangkap dengan fase yang jelas dan terukur sampai nanti Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Baca Juga: Wisatawan Eropa dan Amerika Mulai Berdatangan ke Sulut usai Pelonggaran Aturan Pandemi Covid-19

“Wewenang menetapkan status Pandemi menjadi endemi memang mengacu ke WHO. Tapi jalan menuju ke sana harus dipersiapkan dengan roadmap dan terukur. Harus terukur dengan indikator yang jelas pada setiap fase agar mudah dilakukan evaluasi dan publik juga bersiap dengan kebijakan per fase menuju endemi,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Ia menyebut saat ini sudah dilakukan beberapa pelonggaran bagi aktivitas masyarakat meski dengan penuh kewaspadaan. Contohnya, seperti kelonggaran pada sektor-sektor ekonomi yang menyangkut masyarakat banyak.

“Longgarkan syarat perjalanan pada daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi dan positif aktif sangat rendah. Berikan stimulus kepada UMKM yang terdampak pandemi agar proses recovery berlangsung lebih cepat,” kata Kurniasih.

Ia mengimbau agar pemerintah memiliki target kapan waktu diberlakukannya fase endemi di Indonesia. 

“Salah satu perlunya indikator juga terkait target waktu. Meski wewenang ada di WHO, tapi kita bisa menargetkan waktu kapan menuju siap memasuki fase endemi. Timeline waktu penting karena berkaitan dengan program dan juga anggaran." 

"Jadi targetnya apa indikator dan target waktu di setiap fase. Bisa dibuat misal fase pandemi terkendali, fase pra endemi baru memasuki fase endemi,” kata Kurniasih.

Ia pun mengingatkan jika fase endemi bukan berarti penyakit Covid-19 tersebut hilang, tapi lebih terkendali. Sebab itu, publik harus tetap meneruskan kebiasaan baik dalam menjaga diri selama pandemi.

“Yang baik tentu harus kita teruskan bahkan dijadikan gaya hidup. Endemi bukan berarti penyakitnya hilang. Tapi tetap kita waspadai. Malaria misalnya." 

"Penyakitnya masih ada di wilayah tertentu, sehingga perlu persiapan jika memasuki wilayah endemi Malaria. Begitu juga Covid-19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus jadi lifestyle baru masyarakat menuju fase endemi,” kata Kurniasih.

Skema Pascapandemi

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo menyebut, Indonesia akan menerapkan skema pasca pandemi. Hal ini mengingat situasi pandemi Covid-19 di Indonesia selama delapan minggu terakhir terus terkendali. 

“Sejak 24 Maret hingga 12 Mei atau selama delapan minggu, angka Reproduction Rate konsisten di angka 1. Ini artinya selama 8 minggu, pandemi Covid-19 sudah terkendali, dan skema pandemi berakhir semakin dekat," kata Abraham dalam keterangan tertulis, Jumat (13/5). 

Baca Juga: Di KTT Global Covid-19, Jokowi: Kita Harus Punya Pukulan Terakhir Terhadap Covid-19

Ia menyebut, pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah.

Selain itu, pemerintah juga terus memonitor angka kasus hingga beberapa minggu ke depan, untuk memastikan apakah ada lonjakan kasus atau tidak.

"Ini dilakukan karena kita baru saja merayakan lebaran dengan jumlah pemudik yang luar biasa besar. Indikator epidemiologi dan masukan para pakar selalu menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan," ujarnya.