Soal Uji UU Otsus Papua, Jokowi: Pemerintah Akan Hormati dan Patuh Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang saat ini masih berproses di MK. 

Hal ini disampaikan Presiden saat menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan MRP Papua Barat (MRPB) di Istana Merdeka pada Senin, (25/4/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan kepada Jokowi bahwa orang asli Papua tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU Otsus tersebut. Substansinya pun, kata dia, banyak merugikan hak-hak orang asli Papua.

Selain itu, dia menyesalkan MPR juga tidak dilibatkan dalan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Padahal sesuai ketentuan Pasal 76 UU Otsus, lanjut dia, pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.

"Ini artinya tanpa persetujuan MRP dan DPRP, tidak boleh ada DOB," kata Timotius dalam keterangan pers yang diterima Kompas TV, Selasa (26/4). 

Baca Juga: Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tolak Pemekaran Papua

Menanggapi aspirasi MRP, Jokowi justru mengaku heran mengapa proses perubahan UU Otsus dianggap tidak melibatkan partisipasi orang asli Papua. Begitupula materinya yang dianggap bermasalah.

“Mengenai proses perubahan kedua UU Otsus, sejauh laporan yang saya terima, telah melibatkan DPR RI dan DPD RI, termasuk DPRP dan MRP," ungkap Jokowi. 

Meski demikian, Kepala Negara mengaku menghargai langkah MRP menempuh uji materi ke MK. Pemerintah, kata Jokowi juga akan menghargai dan menghormati putusan MK.

"Tetapi jika memang ada materi yang sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi, kami akan menghargai, menghormati, dan patuh apa pun putusan MK,“ kata Jokowi.

Sementara itu mengenai tuntutan pemekaran provinsi, Jokowi menyebut hal ini memang sering menjadi aspirasi dari daerah.

"Hampir setiap saya ke daerah, selalu ada tuntutan untuk pemekaran provinsi. Dalam catatan pemerintah, tercatat dalam data diperhitungkan kondisi fiskal keuangan negara, termasuk potensi APBD daerah. Jangan sampai membebani APBN,“ ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Hasil Survei Lembaga Kepresidenan, 82 Persen Rakyat Papua Barat Setuju Pemekaran

Dia kemudian menegaskan bahwa pemekaran provinsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

"Kalau ada yang belum baik, kita harus bicarakan lagi. Silahkan melalui menteri-menteri, dan jika masih tidak puas, saya tetap membuka diri," ujar Jokowi. 

Diketahui, pada September 2021, MRP melayangkan permohonan uji materiil UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021.

Dikutip dari laman MK, para pemohon memohon pengujian beberapa pasal, seperti Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus 2021.

MRP menilai norma dalam ketentuan pasa-pasal tersebut melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP).

Adapun dalam salah satu pasal tersebut mereka menggugat terkait wewenang pemekaran wilayah di Papua.

Sebagai informasi, dalam UU Otsus 2001, pemekaran wilayah hanya dapat dilakukan atas persetujuan MRP. Namun, beleid tersebut direvisi dalam UU Otsus 2021, dengan menambahkan pemerintah pusat sebagai pihak yang juga berwenang untuk pemekaran wilayah di sana.

Baca Juga: Indonesia Bakal Punya 3 Provinsi Baru di Papua: Ha Anim, Meepago, dan Lapago