Puan Maharani soal Masinton Dilaporkan ke MKD karena Sebut Luhut Brutus Istana: Kita Sudahi Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta polemik mengenai wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disudahi.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat dikonfirmasi soal laporan terhadap anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Masinton dilaporkan ke MKD karena menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai 'Brutus Istana' dalam wacana menunda Pemilu 2024.

"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata Puan dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Valencia Trixie, Selasa (19/4/2022).

Puan beralasan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 atau sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Untuk itu, Puan pun menyarankan agar semua pihak fokus untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Dilaporkan ke MKD karena Sebut Luhut Brutus, Masinton: Lawak, Laporan Sirkus

"Sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu, kan KPU Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, KOMPAS TV sempat mengkonfirmasi perihal yang sama kepada Masinton Pasaribu soal laporan terhadapnya ke MKD DPR.

Masinton justru menyampaikan permintaan maaf dan tak banyak berkomentar dalam responsnya.

“Mohon maaf, saya nggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa Legal standing-nya melaporkan,” ucapnya.

Masinton justru menyampaikan jika pelapor yang melaporkan dirinya ke MKD membawa big data otentik itu baru bagus.

“Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka,” ujarnya.

“Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan,” sindir Masinton.

Baca Juga: Sebut Luhut Brutus, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

Lebih lanjut, Masinton mengaku heran sebab masih ada saja yang mengggunakan cara-cara otoritarian dan antikritik.

“Hari gini masih menggunakan cara-cara otoritarian dan anti-kritik. Itu teori dan praktek usang. Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan,” tegasnya.

“Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” lanjutnya.