Sebut Luhut Brutus, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

JAKARTA, KOMPAS TV - Relawan Indonesia Bersatu melaporkan anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (18/4/2022). 

Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan menjelaskan, alasan pihaknya melaporkan politikus PDIP itu lantaran yang bersangkutan diduga telah membuat kegaduhan dengan menyebut nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus Istana.

Baca Juga: Dinilai Serang Luhut, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Dilaporkan ke MKD

"Hari ini, saya Lisman Hasibuan melaporkan saudara Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan," kata Lisman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden," sambungnya. 

Menurut dia, seharusnya Masinton melontarkan kritik ke Luhut dengan mekanisme yang baik, seperti sedang melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian terkait.

"Ya kalau dia punya hak sebagai anggota DPR, dia bisa saja panggil sebagai Menko, memanggil Pak Menko, melakukan RDP dan mendengarkan penjelasan dari Pak LBP sendiri. Harusnya dia bisa buka ruang komunikasi," ucap Lisman.

Ia menyebut, dalam terminologi politik, 'Brutus' dapat diartikan sebagai seseorang yang berkhianat terhadap pemimpinnya.

"Apalagi beliau berjasa besar membantu pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutusnya," kata dia.

Baca Juga: Ketua DPD: Big Data Luhut Soal Penundaan Pemilu 2024 adalah Berita Bohong

Sebelumnya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu menyebut pihak yang selama ini menggaungkan wacana penundaan pemilu, ingin menjebloskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan mematikan demokrasi.

Benarkah PDI-P menyuarakan agar menteri yang membahas big data untuk mundur agar tidak menjerumuskan Presiden Jokowi?