Politikus PKB: Menteri Harus Patuhi Presiden untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengimbau kepada seluruh menteri yang duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju untuk patuh perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tidak berbicara penundaan Pemilu 2024. 

Selain itu, politikus PKB ini menegaskan, juga tak ada menteri yang melakukan manuver dengan mengusulkan amendemen UUD 1945. 

"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amandemen UUD 1945," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022). 

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, PPP: Usulan Itu Bukan dari Presiden

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut, perintah Kepala Negara kepada para pembantunya harus diapresiasi karena itu menghilangkan stigma buruk di masyarakat. 

"Perintah Presiden Jokowi ini pantas mendapatkan apresiasi. Dan, sungguh ketegasan Presiden ini sudah dinanti-nanti oleh rakyat," ujarnya. 

Menurut dia, para pejabat negara harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.

Salah satu contohnya seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok pangan. 

"Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" ujarnya. 

Ia berharap perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.

"Salah satu pekerjaan penting yang harus segera disiapkan adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu dan DKPP. Juga secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang seharusnya dimulai bulan Juni 2022 ini," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.