Pimpinan KPK Pamer Kerja Fokus Pencegahan, Boyamin: Hasilnya Belum Tampak, Mana yang Diselamatkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhasil dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Boyamin Saiman merespons Komisioner KPK Nurul Ghufron yang mengaku kinerja lembaganya saat ini fokus pada pencegahan pemberantasan korupsi.

“Kami belum melihat sekarang ini KPK pencegahan yang didengungkan sejak awal itu belum nampak, mana yang diselamatkan?” kata Boyamin Saiman dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (23/3/2022).

Boyamin mengatakan, bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pimpinan KPK sejauh ini hanyalah berupa paparan dalam seminar yang selesai dengan tanya jawab.

Baca Juga: Peneliti Senior Pukat UGM: UU KPK yang Diubah jadi Pemicu Penurunan Kinerja KPK

“Jadi tidak ada yang sifatnya kontinuitas itu, dan kemarin saya ke Kalimantan, saya tanya-tanya ya cuma gitu saja, kadang-kadang awal terus garang memarahi kepala daerah tapi kemudian tindak lanjutnya juga tidak ada,” ujarnya.

Padahal, lanjut Boyamin, masyarakat sebenarnya ingin mengetahui tolak ukur pencegahannya itu seperti apa kegiatannya temasuk evaluasinya.

“Ini belum pernah dibuka, jadi masyarakat ini pencegahan yang didengungkan sejak dulu juga belum nampak yang secara runut diberitahukan masyarakat di sisi lain penegakan juga belepotan ya,” kata Boyamin.

“Jadi kemudian kalau masyarakat ini kemudian menilai semakin buruk ya itu konsekuensi logis,” lanjutnya.

Baca Juga: Pimpinan KPK soal Survei Litbang Kompas: Kami Memang dalam Periode Penuh Kontroversi

Boyamin menuturkan seharusnya KPK memiliki indikator untuk keberhasilan dan kegagalan dalam kinerjanya.

“Ini 2 tahun belum ada kok begitu (indikator untuk keberhasilan dan kegagalan dalam kinerjanya KPK), kami ini (waktu di LBH) hal yang biasa zaman Orde Baru, kami harus mempertanggungjawabkan pada rakyat dan pada donator yang sangat detail,” ujarnya.

Namun lebih lanjut Boyamin menyadari, kinerja KPK yang tanpa indikator untuk keberhasilan dan kegagalan dalam kinerjanya dikarenakan donaturnya adalah APBN. Ditambah lagi kerja pengawasan DPR terhadap KPK yang tidak pernah detail.

“Akhirnya ya tataran retorika semua, jadi ini yang kita tagih dari sisi pencegahan,” ujarnya.