Wacana Penundaan Pemilu, AHY: lalu Apa Berikutnya? Presiden Seumur Hidup?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin terjadi jika wacana penundaan pemilu berhasil dilakukan.

AHY menilai, wacana itu merupakan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi.

"Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup?”

“Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi," kata AHY.

Baca Juga: AHY Soal Kondisi Indonesia Saat Ini: Harga Tiba-tiba Naik dan Pemimpin Lupa Turun Tahta

Menurutnya, kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ditambah lagi munculnya wacana menunda Pemilihan Umum 2024, yang menurutnya tidak didasari oleh alasan yang logis dan masuk akal.

Dia mengingatkan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan tuntutan reformasi, setelah era Orde Baru berkuasa 32 tahun.

Langgengnya kekuasan Orde Baru, lanjut dia, berdampak pada tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

AHY berpendapat, situasi pada era Orde Baru menyengsarakan rakyat dan menciptakan rasa ketidakadilan.

Pada akhirnya, situasi tersebut melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan dari rakyat yang susah dan tertindas.

"Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang,” urainya.

Mengenai klaim yang menyebut bahwa rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda, AHY mengaku yakin, tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan pemilu.

Baca Juga: Serap Aspirasi, AHY Desak Pemerintah Batalkan Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun

Justru yang ada saat ini, adalah jeritan rakyat yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang meningkat dan kelangkaannya di pasaran.

“Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar.”

Oleh karena itu, ia memerintahkan seluruh kader Demokrat di DPR dan DPRD untuk tegas menolak wacana mengundur Pemilu 2024.