Soal Usulan Penundaan Pemilu, Muhaimin Iskandar Tunggu Respons Ketum Parpol Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini bergantung sikap masing-masing ketua partai politik kontestan pemilihan umum.

"Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol," kata Muhaimin dikonfirmasi di sela rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung, Senin (7/3/2022).

Muhaimin berada di ponpes tersebut demi meminta restu untuk maju sebagai calon presiden di pemilu mendatang.

Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Hingga Saat Ini, Tak Pernah Ada Pembahasan tentang Penundaan Pemilu!

Dia menegaskan wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi.

Menurutnya hal itu karena pandemi Covid-19 sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian nyaris porak-poranda.

Meski demikian para pelaku usaha pun melihat bahwa beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan grafik pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Kata Menko Polhukam Mahfud MD Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024

Ia menegaskan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda negeri sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian di semua tingkatan nyaris porak-poranda.

"2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil,” kata Muhaimin.

Namun, yang menjadi kekhwatiran adalah dua tahun mendatang rencananya bakal ada agenda pemilihan umum.

Sedangkan menurutnya situasi pemilihan umum rawan terhadap sentimen negatif yang dapat membuat eknomi kembali terhambat.

“Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi," ucapnya.

Sebab kemungkinan besar, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pemilu bakal menimbulkan tiga kondisi.

"Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta 'wait and see' siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut," tutur Wakil Ketua MPR ini. 

Baca Juga: Istana Sebut Statement Jokowi soal Pemilu 2024 Sudah Jelas: Tidak Usah Kita Otak-atik Lagi

Terhadap polemik yang kemudian mengemuka seiring "bola liar" wacana penundaan pemilu, Muhaimin tegas menyatakan, pihaknya menunggu respons para ketua umum partai politik yang berkontestasi di Pemilu 2024.

"Saya (dalam posisi) menunggu respons para ketua umum parpol (menyikapi wacana ini)," ucap Cak Imin sapaan karib Muhaimin.

Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.

Survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei independen bahkan menyebut mayoritas penduduk Indonesia menolak pemilu ditunda.

Beberapa warga yang dikonfirmasi acak oleh awak media di Tulungagung juga menyatakan tidak setuju jika pemilu diundur.

Alasan mereka, selain penundaan pemilu dinilai melanggar amanah konstitusi, tidak ada jaminan situasi pada 2025 ataupun 2026 kondisi stabil serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami menolak wacana penundaan pemilu karena sudah jelas-jelas melanggar UU Dasar 1945 yang mengamanahkan masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali," kata koordinator relawan Baruklinthing Tulungagung, Anis Baswedan for Presiden.