Budiman Sudjatmiko: 1999 sampai 2004 Indonesia Lakukan Pemulihan Ekonomi, Pemilu Tetap Terlaksana

“Yang mau kita usulkan adalah pokok-pokok haluan negara saja, itu tidak membatasi atau merantai kebebasan para calon presiden.”

Apa alasan logis menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden? Budiman menyebut bahwa urusan bernegara bukan urusan logika saja.

Baca Juga: KPU Pertanyakan Isu Penundaan Pemilu, Kenapa Tidak Muncul saat Pembahasan Bersama DPR

“Urusan bernegara terutama bukan urusan logika dan nggak logika, tapi urusannya etis dan tidak etis.”

“Yang jelas, tidak ada alasan etis untuk mengubah konstitusi untuk memperpanjang jabatan atau menunda pemilu,” tegasnya.

Kalau logika, lanjut Budiman, bisa saja. Secara logika sederhana, jika dua pertiga dari anggota dewan terpenuhi, logis-logis saja mengubah.

“Artinya, logika prosedur, logis-logis saja sejauh prosedural. Tapi, masalahnya, bernegara bukan soal logika, yang terutama adalah soal etika. Etika demokrasi, etika berbangsa.”

Sebelum berbicara konstitusi, lanjutnya, kita bicara konstituen, bicara tentang rakyat. Apakah benar, rakyat menginginkan hal itu.

Menurutnya, jika wacana itu hanya sekadar diskusi ngopi-ngopi segelintir elit, hanya mengutak-atik konstitusi, dan lupa apa yang menjadi aspirasi konstituen. Itu merupakan kediktatoran yang dibungkus legalitas.

“Konstitusi tanpa konstituen adalah legal dictatorship, kediktatoran yang dibungkus legal”.

Aspirasi konstituen, menurut dia, adalah demokrasi dan kesinambungan pembangunan.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan, agar setiap mantan presiden, suatu saat diberi penghormatan dengan diposisikan sebagai ketua Dewan Pertimbagan Presiden.

“Agar ilmu dan pengalamannya ditularkan, membimbing presiden berjalan”.