Akademi Sebut Usul Tunda Pemilu Adalah Strategi Elite Parpol yang Tak Populer di Survei Capres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana penundaan pemilu oleh sejumlah elite partai politik, harus ditolak. Karena usulan penundaan pemilu ini bagian dari strategi mengulur waktu dari tokoh-tokoh partai politik yang tidak populer dalam hasil survei calon presiden.

“Karena nama mereka belum masuk radar tiga besar survei, makanya merasa ini perlu diundur,” ucap Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ridho Al Hamdi dalam diskusi daring, Sabtu (26/2/2022).

Baca Juga: Elite Parpol Bicara Tunda Pemilu karena Terlalu Nyaman dengan Kekuasaan

Menurut Ridho para elite parpol ini berupaya mengulur waktu sekitar dua tahun untuk berusaha menaikkan tingkat keterpilihan atau masuk radar lembaga survei.

Ridho juga mencium gelagat para tokoh partai politik ini sedang memainkan orkestrasi meniru Orde Baru.

Sebab, dengan penundaan pemilu, banyak elite parpol yang diuntungkan karena sudah nyaman dalam lingkaran kekuasaan.

“Sejumlah orang merasa nyaman dengan posisi sering muncul sebagai menteri,” ungkapnya.

Baca Juga: Elite Parpol Minta Pemilu Ditunda, PP Muhammadiyah: Jangan Tambah Masalah Bangsa

Dia menegaskan penundaan pemilu jelas merupakan pelanggaran konstitusi. Di Pasal 22 E UUD 1945, kata Ridho, jelas menyebutkan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Selain itu, regulasi dibuat untuk membatasi kekuasaan dan bukan justru memperpanjang.

Situasi pandemi juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Dia mengingatkan, pada 2020 lalu Pilkada tetap bisa dilaksanakan.

“Jangankan menunda 2024, pada 2020 Pilkada tetap terlaksana kok. Sehingga ada ketidakonsistenan (jika ingin menunda pemilu)” papar Ridho.

Baca Juga: PAN Berencana Akan Komunikasikan Penundaan Pemilu 2024 Dengan Elite Parpol Lain

Ridho juga mengingatkan bahwa di berbagai negara, pemilihan umum nasional tetap dilaksanakan pada saat situasi pandemi. Contohnya, pemilu tetap terlaksana di Amerika Serikat dan Jerman.

Usulan penundaan pemilu, akan semakin mematikan fungsi partai politik. Seharusnya, parpol menjadi jembatan antara publik dan pemerintah, serta melahirkan kepemimpinan baru.

“Dengan usulan memundurkan pemilu ke 2024, ini justru mematikan fungsi partai politik. Di sini kegagalan parpol menghasilkan pemimpin,” pungkasnya.