"Satuan kerja di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," ujar Prabowo.
Di kesempatan yang sama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam BPK Hendra Susanto menjelaskan ada empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan.
Pertama sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga efektivitas sistem pengendalian internal.
Baca Juga: DIALOG - Membahas Kado Jokowi untuk TNI, Anggaran Pertahanan Naik [2]
"Terakhir kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Hendra
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan LK Kemhan tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan kinerja keamanan pertahanan siber Kemhan dan TNI.
Serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada unit organisasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Hendra kepada Prabowo.
Turut hadir dalam acara tersebut ialah Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Baca Juga: Anggota Komisi DPR Minta Pembelian Alutsista Diikuti oleh Penguatan Industri Dalam Negeri
Kemudian, Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, serta Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.
Acara yang berlangsung secara hybrid itu tersebut juga diikuti secara daring oleh pejabat Eselon I dan II bidang perencanaan dan keuangan jajaran TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.