Setelah Pengadaan Pesawat Tempur Rafale, Ini Sejumlah PR Alutsista Indonesia

Tetapi, lanjut dia, wilayah Indonesia didominasi oleh lautan memang membutuhkan pengawasan lebih banyak.

Selain kapal selam, Indonesia juga membutuhkan kapal patroli atau kapal besar lainnya untuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Indonesia.

“Cuma yang harus dipertimbangkan ke depan dalam perjanjian kita dengan Prancis, mungkin jumlahnya kalau ditotal berapa miliar dolar,” lanjut Dave.

Dave bahkan meminta agar pemerintah memastikan Prancis akan membeli komoditas Indonesia dalam jumlah yang mendekati harga pembelian alutsista tersebut.

“Ada perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan dari kedua pihak. Apakah itu dalam bentuk komoditas karet atau palm oil (minyak sawit).”

"Itu juga bisa menjadi salah satu alat tekan kita agar Uni Eropa jangan menutup market-nya terhadap palm oil kita, jadi ada kesepakatan yang saling menguntungkan untuk semua pihak,” tegasnya.

Dave juga menyebut pihaknya akan menanyakan mengenai detail perjanjian itu dan kesiapan institusi pertahanan kita untuk melakukan kerja sama tersebut, kepada Kemhan.

Terlebih dengan adanya paket-paket yang menyertai dalam pengadaan pesawat Rafale, seperti pelatihan dan kemungkinan joint venture ke depannya.

Baca Juga: Jokowi Harap Kerja Sama Pertahanan dengan Prancis Tidak Hanya Fokus pada Pembelian Alutsista

Hal itu, menurut Dave, otomatis menyebabkan industri pertahanan Indonesia harus menyiapkan infrastruktur masing-masing.

“Baik PT DI, PT Pindad, itu semua harus menyiapkan infrastrukturnya masing-masing, tenaga kerjanya masing-masing, dan harus ada investasi untuk menyiapkan kemampuan tersebut.”

“Jadi harus ada penanaman modal negara (PNM) juga untuk meningkatkan kemampuan tersebut,” imbuhnya.

Mengenai struktur anggaran Kemhan saat ini, Dave menyebut penyerapan anggarannya sudah sangat baik.

Tetapi, anggaran yang disiapkan untuk Kemhan dan seluruh matra serta Mabes TNI memang diutamakan untuk operasional, seperti gaji tentara, remunerasi, serta biaya operasional TNI.

“Jadi dari Rp130-an triliun yang sudah disiapkan dalam APBN itu, yang disiapkan untuk pembelian alutsista memang kecil sekali.”

Oleh sebab itu, untuk pengadaan alutsista, menurutnya, harus ada utang yang ditanggung selama beberapa dekade ke depan.

“Itu yang harus diperhitungkan dengan baik,” ucapnya.