Kompas TV nasional peristiwa

Disebut Tempat Rehabilitasi Narkoba, Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Tidak Berizin

Kompas.tv - 24 Januari 2022, 20:37 WIB
disebut-tempat-rehabilitasi-narkoba-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-tidak-berizin
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022). (Sumber: Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)
Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

“Pada 2017 teman-teman BNN  Kabupaten Langkat itu sudah melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat. Pernah disampaikan kalau itu jadi tempat rehabilitasi, sekiranya diberikan atau dibuatkan izin resmi," ujarnya.

Polda Sumut bersama BNN Provinsi Sumut dan BNNK Langkat pada Senin sore mendatangi rumah bupati dan menemukan 27 orang di dalam kerangkeng manusia.

Hadi menjelaskan bangunan kerangkeng tersebut menyerupai penjara terdiri dari dua blok. Di setiap blok terdapat balai-balai untuk tidur. Luas setiap blok masing-masing sekitar 6x6 meter persegi.

Baca Juga: Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Polisi Temukan 27 Orang

Sebelumnya Organisasi Buruh Migran (Migrant Care) melaporkan temuan kerangkeng manusia di Rumah Bupati nonaktif Langkat ke Komisis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Adanya kerangkeng untuk mengurung manusia itu terungkap setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, ada tujuh perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang diduga merupakan praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia yang dipraktikan di sana.

Anies menyatakan, Terbit diduga membangun semacam penjara atau kerangkeng di rumahnya. 

Kerangkeng tersebut dipakai untuk menampung para pekerja setelah mereka bekerja. 

Selain itu, kata Anis, para pekerja tersebut mereka tidak memiliki akses ke mana pun.

"Keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam, dan luka," kata Anis di kantor Komnas HAM Jakarta pada Senin (24/1/2022), seperti dikutip Tribunnews.com.

Anies juga menduga para pekerja diberi makan tidak layak yakni hanya dua kali sehari. 

Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM menyatakan akan segera mengirim tim ke Langkat untuk menyelidiki dugaan tersebut.

“Akan segera kami kirim tim ke sana, Sumatera Utara, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak,” ujar Anggota Komnas HAM Choirul Anam, di Jakarta, Senin (24/1/2022).

 

 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x