Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sejarawan JJ Rizal Sebut Bertolak Belakang dengan Gagasan Pokok

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah melalui Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah membocorkan nama ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di  Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yaitu  Nusantara.

Namun, menurut Sejarawan JJ Rizal, jika niat bikin IKN untuk memutus ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, maka pemberian nama  Nusantara itu otomatis bertolak belakang dengan gagasan pokok memutus kesenjangan itu. 

"Sebab istilah Nusantara  mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan manca negara (luar kota Majapahit)," katanya kepada KOMPAS TV, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Ketua Pansus RUU IKN: Nama Nusantara Sudah Sesuai dengan Aspek Hitoris dan Sosiologis

Nah, di luar kota Majapahit inilah yang disebut Nusantara. Sebab itu, kata pendiri Komunitas Bambu ini,  sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan tetapi juga peradaban. 

"Dalam konteks Jawa sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis. Sebab itu sejak zaman pergerakan istilah Nusantara tersingkir karena dianggap Jawa sentris," ujarnya.

Berdasarkan Perundang-undangan Madjapahit (1967), nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. 

Kala itu, Nusantara digunakan dalam konteks politik yaitu kawasan yang  terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya.  Namun tidak termasuk keraajaan yang ada Jawa Tengah dan Jawa Timur (Majapahit dan sekitarnya).

Nama Nusantara tertera dalam Sumpah Patih Gadjah Mada. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa."

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan bahwa pemberian nama Nusantara dari presiden.

"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam rapat Pansus IKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/1/2021).

Baca Juga: PKS Sebut Pembahasan RUU IKN di DPR Ugal-ugalan

Ia menjelaskan, nama IKN tersebut sebenarnya dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu. 

"Mengenai nama ibu kota semula memang ingin dimasukkan pada waktu penugasan surpres itu, tapi kemudian ditahan," ujarnya.

Ia menyebut, alasan Presiden Jokowi memutuskan nama IKN baru adalah Nusantara lantaran itu sudah dikenal sejak lama.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," katanya

Ia berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini.

"Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," kata dia.