Jusuf Kalla: 11 dari 15 Konflik Besar Indonesia Dipicu Ketidakadilan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam sejarah Indonesia, terjadi beberapa konflik besar.

JK menyebut, berdasarkan pengalaman, 11 dari 15 konflik besar di Indonesia dan menelan ribuan nyawa masyarakat itu dipicu oleh ketidakadilan.

Ketidakadilan itu, kata JK, meliputi ketidakadilan sosial, politik, dan ketidakadilain secara ekonomi.

Hal itu diungkapkan JK saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk "Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil".

"Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi," ujar Jusuf Kalla seperti dikutip KOMPAS TV dari Antara, Minggu (16/1/2022).

Dalam diskusi yang merupakan rangkaian Dies Natalis Ke-24 Universitas Paramadina pada Jumat lalu, JK juga menyebut contoh konflik besar yang ia kemukakan itu terkait dengan konflik Aceh. 

Baca Juga: Jusuf Kalla Soal Pilpres 2024 | Satu Meja The Forum (1)

Konflik Besar Aceh karena Ketidakadilan

Jusuf Kalla pun memberikan salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu, yakni konflik di Aceh.

Konflik di Aceh, kata dia, terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam diri masyarakat Aceh.

"Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya," paparnya.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla memandang persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.

Baca Juga: Di Markas PKB, Jusuf Kalla Sebut NU seperti Franchise Mc Donald, Apa Maksudnya?

Ia menambahkan, dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila, yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan begitu, menurutnya, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.

"Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan," kata Jusuf Kalla.

Dia menambahkan, upaya mewujudkan keadilan dan kemajuan perlu didukung manajemen pemerintahan yang baik serta perbaikan di bidang ekonomi dan sosial.

"Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan," ujar Jusuf Kalla.