Bicara Polemik Penunjukkan Dirinya di BRIN, Megawati: Saya Dianggap Kurang Pintar

JAKARTA, KOMPAS TV - Penunjukkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai polemik. Polemik itu muncul dari penilaian bahwa pemerintah melakukan politisasi dalam dunia riset. 

Megawati menyikapi penujukkannya itu dengan mengatakan dirinya mengemban amanat tersebut karena ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, ia akan menjalankan tanggung jawab yang sudah dipercayakan padanya dari Kepala Negara. 

"Pak Jokowi saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi, gitu. Lah saya ya bilang yang nyuruh saya Presiden loh, emangnya mau-maunya saya sendiri, coba toh. Aneh ya," kata Megawati dalam pidatonya di puncak perayaan HUT PDIP ke-49, Senin (10/1/2022).

Baca Juga: Megawati Anggap Peleburan Eijkman ke BRIN dan Pemberhentian Peneliti Konsekuensi Perundangan

Menurut Megawati, sejumlah orang yang mempermasalahkan jabatannya di BRIN, karena mengganggap dirinya tak cakap memegang posisi di dalam lembaga riset negara. Namun, Megawati mengaku tak memusingkan penilaian orang tersebut. 

"Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi, jadi orang kayaknya apa sih? Saya dianggap, barangkali ya, kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritisi langkah Presiden Jokowi yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut dia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. 

Hal itu terlihat dari ditetapkannya Ketua Umum PDIP itu secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Soal Harga Pangan Naik Drastis, Megawati: Klasik, Udah 76 Tahun Merdeka Lho!

Anggota Komisi VII DPR ini menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini dianggap perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," ujarnya.