Kembali Bagi-Bagi Sepeda, Presiden Jokowi: Siapa yang Hafal Pancasila?

TARAKAN, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagi-bagikan sepeda saat mengunjungi Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Dalam acara itu, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Siapa yang hafal Pancasila?" tanya Presiden Jokowi di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Tarakan pada Selasa (21/12/2021), dikutip dari Antara.

Lalu, seorang ibu asal Tarakan bernama Nursiah pun mengangkat tangannya. Jokowi pun mempersilakan Nursiah membacakan sila-sila dasar negara itu. Ternyata, Nusiah hafal dan lancar menyebutkan isi Pancasila.

Presiden Jokowi lalu melontarkan pertanyaa lain soal 5 nama pulau Indonesia dari total 17 ribu pulau.

Baca Juga: Ada Baliho Puan Maharani di Lokasi Bencana Gunung Semeru, Pengamat: Tak Berempati dengan Korban

Seorang warga lain bernama Muhammad Fadlan Syah asal Tarakan mengangkat tangan dan berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

"Yang pertama Pulau Sebatik, yang kedua Pulau Tarakan, yang ketiga Pulau Jawa, yang keempat Pulau Sumatera, yang terakhir Pulau Sadau," ujar Fadlan.

Terakhir, Presiden Jokowi memberikan pertanyaan soal unsur-unsur protokol kesehatan 3M. Seorang ibu dari Tarakan bernama Rini Kumala mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaaan itu.

"Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," jawab Rini Nurmala.

Rini Nurmala pun mendapat sepeda dari Presiden Jokowi bersama dua warga Tarakan tadi.

Perlu diketahui, pembagian sertifikat secara tatap muka ini adalah pertama kalinya setelah hampir dua tahun pandemi. Acara ini menerapkan protokol kesehatan.

Warga yang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi pun tidak naik ke panggung, melainkan hanya berdiri di tempatnya.

Kritik Pembagian Sertifikat Tanah

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik program pembagian sertifikat tanah yang terus berjalan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sekjen KPA Dewi Sartika menyoroti bahwa program pembagian sertifikat tanah bukanlah hal istimewa.

Baca Juga: Ini Kebijakan Baru Pemerintah Menjelang Nataru yang Disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy

“Bagi-bagi sertifikat itu bukan hal istimewa apalagi dilakukan oleh selevel presiden, karena itu memang sudah tupoksinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," kata Dewi dalam keterangannya, Jumat (17/12/2021).

KPA justru menyarankan presiden mengganti acara-acara penyerahan sertifikat tanah tersebut dengan acara lainnya.

Acara yang disarankan KPA, antara lain pelepasan dan pengeluaran desa-desa, kampung, sawah dan kebun produktif, ladang pengembalaan, tambak rakyat, fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat dari klaim-klaim tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah puluhan tahun ditelantarkan.

Penertiban HGU dan HGB telantar kedaluwarsa ini, kata Dewi, penting untuk menyelesaikan konflik agraria, seperti sengketa tanah.

Hal ini karena konflik agraria banyak yang diakibatkan penambahan 28 persen HGU dan HGB sektor perkebunan pada periode 2015-2020.

"Ribuan masyarakat, petani, masyarakat adat, dan aktivis agraria ditangkap dan mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria perkebunan," kata Dewi.

Total pada periode 2015-2020, ada 2.290 kejadian konflik agraria, termasuk sengketa tanah di seluruh Indonesia.

Menurut Dewi, banyaknya konflik agraria ini akibat korporasi yang menguasai tanah dalam skala sangat luas dan ada ketidakadilan penguasaan lahan.

"Sudah tak layak lagi tanah-tanah maha luas itu kembali menjadi 'karpet merah' bagi investor dan bisnis badan usaha besar," ujar Dewi. 

Oleh sebab itu, penertiban HGU atau HGB menjadi pekerjaan rumah besar saat ini yang ditunggu penyelesaiannya sejak enam tahun lalu oleh masyarakat luas.

Baca Juga: Dirut Irfan Setiaputra: PKPU akan Jadi Titik Balik Pemulihan Kinerja Garuda Indonesia