Biaya Karantina Capai 19 Juta, Pimpinan DPR: Pemerintah Jangan Membebani Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS TV - Jagad media sosial dihebohkan dengan adanya video yang memperlihatkan adanya penumpukan penumpang di ruang tunggu bagasi Terminal 3 Kedatangan Internasional di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. 

Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang menjelaskan penyebab antrean panjang penumpang untuk dibawa ke tempat karantina wisma atlet, karena biaya karantina di hotel sangat mahal, yakni mencapai harga Rp 19 juta per orang.

"Ini benar-benar Pemerintah Indonesia penyiksaan terhadap rakyatnya. Mau di hotel, satu orangnya Rp 19 juta, kalau 22 orang berapa duit (harganya), bisa ratusan juta."

"Jadi mending kita menderita kaya pepes, orang pada tidur sambil berdiri," kata seorang wanita dalam video tersebut seperti dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (21/12/2021). 

Baca Juga: Dua Prajurit TNI AU yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina Resmi Ditahan

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang penetapan kebijakan biaya karantina tersebut. Sebab, kini kondisi perekonomian masyarakat masih dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi.

"Saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat apalagi kan kita sama-sama tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," kata Dasco di Jakarta, Selasa (21/12/2021). 

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, biaya sebesar itu amat membebani warga, karena tak semua rakyat Indonesia memiliki uang yang cukup untuk membayar tarif karantina sebesar itu.  

"Saya pikir pemerintah harus mengkaji dan membuat terobosan-terobosan mengenai masalah komponen biaya karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya," ujarnya. 

Baca Juga: WNI Ngeluh Mahal, Cek Daftar Tarif Resmi Hotel Karantina

Selain itu, ia mengusulkan agar diberlakukannya subsidi silang. 

"Kebanyakan yang pulang dari luar negeri itu adalah yang kerja bukan yang jalan-jalan. Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," katanya.